• Papua Barat Butuh Banyak Sarjana Pendidikan

    0

         Manokwari, jurnalsumatra.com – Provinsi Papua Barat masih membutuhkan banyak sarjana pendidikan untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di daerah tersebut.
    Ketua Pemuda Kristen Khatolik Papua Barat Thomas Jeferson Baru di Manokwari, Sabtu mengatakan, pendidikan masih menjadi persoalan yang serius di Papua Barat. Untuk itu membutuhkan perhatian serius, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
    Dia menilai, saat ini pendidikan di daerah tersebut sudah cukup berkembang. Namun hal itu baru terjadi di wilayah ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi.

        Perhatian, kata dia, harus difokuskan di wilayah pinggiran kota dan pedalaman. Sebab, di daerah-daerah itu pelayanan pendidikan masih buruk, baik dari sisi ketersediaan guru, infrastruktur maupun fasilitas penunjang lainya.
    “Jumlah guru kita masih minim, di Sekolah Dasar wilayah pinggiran kota satu guru mengajar empat kelas. Di Wilayah Pedalaman pun tentu lebih parah,” kata dia.
    Menurutnya, melalui semangat otonomi khusus pemerintah harus menyiapkan lebih banyak putra-putri Papua untuk terlibat sebagai tenaga pendidik. Sekolah-sekolah Tinggi Pendidikan harus ditambah untuk mempercepat upaya tersebut.

        “Di wilayah Distrik Manokwari Utara masih kekurangan guru, padahal lokasinya tidak terlalu jauh pusat pemerintahan Kabupaten Manokwari. Distrik Kabupaten Tambrauw dan beberapa kabupaten lain pun tidak jauh beda,” imbuhnya.
    Dia berharap, pemerintah daerah memanfaatkan sepenuhnya 30 persen dana otonomi khusus yang sudah dialokasikan untuk pendidikan.
    Menurut dia, dana otsus pendidikan cukup besar. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk meningkat putu pendidikan di daerah tersebut.
    Thomas menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia di Papua Barat harus menjadi prioritas, samping pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

         “Keduanya bisa berjalan seiring, karena pemerintah sudah mengalokasikan anggaran masing-masing. Persoalanya saat ini, orang yang mengelola dana tersebut sudah kerja betul atau belum,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan bahwa, penggunaan 30 dana otsus harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat tidak ingin pengelolaan dana itu digunakan untuk pembanguna fisik.
    “Jangan sekali-sekali menggunakan dana itu untuk membangun gedung, karena pembangunan gedung sudah ada dana otsus infrastruktur serta APBD dan APBN,” katanya menambahkan.
    Selanjutnya, ia juga berharap pemerintah daerah sering-sering turun lapangan untuk melihat secara langsung kondisi pendidikan daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, pemerintah tahu pasti persoalan dilapangan dan mampu menyelesaikan persoalan tersebut.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com