• Paparkan Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

    0
    Paparkan Kebijakan Percepatan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi saat paparan kebijakan Pemkab Muba guna mempercepat pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan, Rabu (27/04/2016) di Hotel Aston Kuningan, Jakarta

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Dalam rangka menuju penerapan perkebunan sawit berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi memaparkan kebijakan Pemkab Muba guna mempercepat pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan, Rabu (27/04/2016) di Hotel Aston Kuningan, Jakarta.

    Kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) dihadiri langsung Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus serta beberapa rekan media diantaranya dari Bisnis Indonesia dan Tempo.

    Dalam paparannya, Beni mengatakan sebaran areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muba yaitu perkebunan besar yang dikelola perusahaan seluas  147.209 hektar, dan perkebunan swadaya masyarakat seluas 57.735 hektar. “Perkebunan swadaya masyarakat ini yg perlu mendapat perhatian, negara harus hadir dan saya melihat ini peluang sekaligus tantangan sehingga kedepannya berharap ada peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan kebun sawit,” tukasnya.

    Ia juga mengatakan telah meminta kepada Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit untuk membiayai peremajaan (replanting) di Kabupaten Muba seluas 26.096 hektar yang terletak di Kecamatan Sungai Lilin, Keluang, Batang Hari Leko, Babat Toman, dan Kecamatan Tungkal Jaya. “Alhamdulilah kita akan dibantu oleh BPDP sebesar 25 juta rupiah per hektar dan sisanya melalui mekanisme perbankan,” katanya.

    Adapun kebijakan Kabupaten Muba untuk mempercepat pengelolaan sawit berkelanjutan, jelasnya, diantara lain mempermudah dan mempercepat pelayanan legalitas, mendorong dan memfasilitasi petani untuk sertifikat ISPO dan RSPO, menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang akan di replanting dan membentuk panitia atau kelompok kerja (Pokja) tingkat Kabupaten Muba untuk mempercepat fasilitasi/pelayanan pengelolaan sawit berkelanjutan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif IPOP, Nurdiana Darus mengatakan akan bermitra dengan Pemkab Muba yang dimulai dengan pemetaan (mapping) guna mengidentifikasi perkebunan sawit mana saja yang dikelola masyarakat secara swadaya dan akan memulainya tahun ini.

    Seperti diketahui,  IPOP merupakan kemitraan bersama perusahaan kelapa sawit dengan misi menciptakan sebuah iklim kondusif untuk mempromosikan produksi kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggungjawab tanpa deforestasi, mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global.(relis humas pemkab muba)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com