• Mukti : Di Asutralia Peternak Bersinergi Dengan Bidang Lain

    0
    multi sulaiman

    multi sulaiman

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Pola penguasaan pelaku usaha dari skala hulu hingga hilir, disinyalir sebagai salah satu sebab tidak terjadi pemerataan pembangunan. Harusnya, pelaku usaha bersinergi dengan sektor lain dalam menjalankan bisnisnya.

    Hal ini diungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan, H Mukti Sulaiman, saat pembukaan seminar sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 dengan tema ‘Peran Strategis SE Tahun 2016 sebagai Sumber Basis Data Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumsel’, di ruang Mahameru, Hotel Swarna Dwipa, Selasa (19/4/2016).

    “Saya mempunyai teman di Australia, disana, pelaku usaha peternakan sapi bersinergi dengan pelaku bidang lainnya, Seperti untuk mengangkut hasil ternak, menggunakan jasa angkutan orang lain, yang menjual produknya pengecer yakni orang lain juga,”jelas dia.

    Jadi, dari industri hulunya, yakni peternak sapi, tidak mengambil bagian untuk distribusi dan penjualan, yang masing-masing bidang tersebut ada pelaku usaha lainnya. “Kalau kita tidak, dari hulu hingga hilirnya diambil satu grup. Dampaknya tidak ada pemerataan pembangunan,”kata dia.

    Mengingat, dari skala hulu hingga ke hilirnya merupakan satu orang atau satu badan usaha saja, tidak ada pelaku usaha baru dilibatkan. Menurutnya, ini sektor ulunya diambil, sektor tengah diambil dan sektor paling hilir juga diambil.

    Sehingga, sambung dia, pemerataan pembangunan menjadi lambat. Contoh lainnya, kata dia, di Jepang, industri intinya ada, seperti pembuat baut, namun aksesori lainnya perusahaan berbeda. Ia menambahkan, perusahaan inti ini menyerap tenaga kerja secara tidak langsung.

    Dampak lainnya, sambung sekda, sangat luas, karena akan menciptakan kepastian pertumbuhan lapangan pekerjaan. “Untuk kepastian tersebut, kita bisa melihat Singapura, warga disana bisa hidup dngan nyaman, sakit bisa berobat, sewa apartemen, bisa mendapatkan pendidikan, bisa beli kendaraan, artinya gajinya cukup.”

    Nah, melalui Sensus Ekonomi 2016, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap banyak akan mengetahui potensi dan tantangan yang akan dihadapi kedepan. Data hasil sensus tersebut akan menjadi acuan dalam pemda mengambil dan menerapkan kebijakan bagi masyarakat banyak.

    Sensus ekonomi, kata H Mukti, sebagai landasan penyusunan kebijakan nasional, karena akan disajikan potensi ekonomi, kemajuan sekaligus hambatan dalam perekonomian. Bagi pemerintah, masih kata dia, termasuk pemprov Sumsel, data yang dihasilkan akan memberikan arah kebijakan yang dilakukan kedepannya.

    Ia menambahkan, akan mendapatkan potret daya saing bisnis dan perencanaan, bagaimana posisi Sumatera Selatan (sisi ekonomi,red) di Indonesia. Harapan lainnya, akan mengetahui detail peran pelaku usaha, mulai dari skala kecil, menengah dan besar, dan SE ini meliputi semua aspek kecuali sektor pertanian.

    Betapa pentingnya SE ini, menurut H Mukti, bagi pemerintah untuk tentukan arah, uang APBD akan dikemanakan (dialokasikan,red). Untuk itu, ia berpesan, karena sensus akan dilakukan selama 1 bulan, pendataannya jangan asal-asalan pastikan diisi dengan benar.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Yon Rusdiansyah, Selasa (19/4/2016) mengatakan sensus ini untuk mendapatkan potret usaha ekonomi di Sumsel. “Mulai dari induatri rumah tangga, usaha kecil, menengah hingga besar. Pelaksanaan dari 1 hingga 31 Mei,”jelas dia.

    Yon juga menghimbau, agar pelaku usaha dsapat memberikan data yang tepat, karena seluruh sektor ekonomi disensus, kecuali pertanian. Sebagai contoh, kata dia, kebun sawit yang menghasilkan TBS tidak akan disensus, tapi kalau pabriknya yang menghasilkam CPO akan didata.

    Dalam sensus kali ini, melibatkan 7.200 tenaga surveyor untuk seluruh Sumatera Selatan. Sensus ini, merupakan kegiatan setiap 10 tahun sekali, dimana masih diakui ada kekhawatiran dalam pelaksanaannya. “Khususnya di Palembang, sulit menemui responden, kadang janji pagi hari, tahunya malam bisa ditemuo,”kata dia.

    Karena itu, petugas BPS Sumsel akan melakukan kunjungan berkali-kali. Menurut Yon, petugas kami ada di setiap kecamatan, dan memang orang sektar lokasi tersebut, sehingga akan maksimal dalam pendataan ekonomi nantinya. Sebelumnya, kami juga akan melakukam identifikasi wilayah kerja,”ulasnya.

    Kepala Bappeda Sumsel, Ekowati Retnoningsih, Selasa (19/4/1016) mengatakan sensus ini akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. “Utamanya mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan menyusun roadmap kemana Sumsel akan memasuki masyarakat Ekonomi Asean,”ujar dia.

    Sementara Ketua DPP Apindo Sumsel Sumarjono Saragih mengukapkan dirinya sangat mendukung apa yang dibutuhkan oleh BPS nantinya kita akan membantu untuk mempermudah dalam pendataan bagi para pengusaha,jelasnya.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com