• Mantan Bendahara Poltek Aceh Divonis Lima Tahun

    0

         Banda Aceh, jurnalsumatra.com – Mantan bendahara Politeknik (Poltek) Aceh, Eflina divonis lima tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana hibah untuk perguruan tinggi tersebut sebesar Rp1,15 miliar.
    Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Sulthoni didampingi Muhifuddin dan Zulfan Effendi sebagai hakim anggota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Senin.
    Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp250 juta subsidair dua penjara serta membayar uang pengganti Rp1,15 miliar. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka seluruh harta kekayaannya disita.

         Selain memvonis terdakwa Elfina, majelis hakim juga menghukum terdakwa Ramli Rasyid yang Ketua Yayasan Politeknik Aceh dengan hukuman empat tahun tiga bulan. Terdakwa Ramli Rasyid dihukum karena terbukti bersalah bersama-sama terdakwa Elfina melakukan tindak pidana korupsi dana hibah di perguruan tinggi tersebut.
    Majelis hakim juga menghukum terdakwa Zainal Hanafi yang juga Direktur Politeknik Aceh dan terdakwa Sibran yang juga Ketua Satuan Pelaksana Politeknik Aceh masing-masing empat tahun penjara.
    Selain kurungan badan, majelis hakim juga menghukum terdakwa Ramli Rasyid, terdakwa Zainal Hanafi, dan terdakwa Sibran membayar uang pengganti masing-masing Rp250 juta atau subsidair dua penjara.

         “Terdakwa Ramli Rasyid, Zainal Hanafi, dan Sibran tidak dihukum membayar uang pengganti karena tidak ada bukti ketiganya menerima aliran dana hibah tahun anggaran 2011 dan 2012 tersebut,” kata majelis hakim.
    Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersama-sama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Berdasarkan fakta persidangan, kata majelis hakim, Politeknik Aceh pada tahun 2011 dan 2012 menerima dana hibah dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai seluruhnya sebesar Rp11 miliar lebih.

         Pencairan dana tersebut ditandatangani oleh terdakwa Ramli Rasyid selaku ketua yayasan dan terdakwa Elfina. Pelaksanaannya dilakukan oleh terdakwa Zainal Hanafi dan terdakwa Sibran.
    Namun, dalam penggunaan dana hibah tersebut terjadi penyimpangan sebar Rp2,3 miliar. Sementara, dalam pertanggungjawaban, semua kegiatan yang dibiayai dana hibah tersebut selesai 100 persen.
    “Terdakwa Ramli Rasyid ikut menandatangani cek pencairan dana serta terdakwa Zainal Hanafi dan terdakwa Sibran ikut membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan,” kata majelis hakim.

         Dari fakta persidangan, kerugian negara Rp2,35 miliar tersebut di antaranya sebesar Rp1,2 miliar digunakan untuk membayar utang almarhum Mawardy Nurdin yang saat itu menjabat Wali Kota Banda Aceh. Utang yang bersangkutan terkait pembangunan rumahnya.
    “Rumah tersebut sudah disita. Dan selebihnya Rp1,15 miliar digunakan oleh terdakwa Elfina yang hingga kini tidak ada pertanggungjawabannya,” ungkap majelis hakim.
    Atas vonis tersebut, majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya serta jaksa penuntut umum selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau melakukan upaya banding.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com