• Mabes dukung Polda berantas senjata api ilegal

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mendukung upaya Polda Sumatera Selatan memberantas pembuatan dan penggunaan senjata api secara tidak sah atau ilegal yang dalam setahun terakhir dinilai kasusnya cukup tinggi.

    “Upaya pemberantasan senjata api ilegal akan didukung secara maksimal, sehingga wilayah hukum Polda Sumsel yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu dapat keluar dari predikat wilayah paling rawan tindak kejahatan menggunakan senjata api,” kata Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Unggung Cahyono pada acara pemusnahan ribuan barang bukti senjata api rakitan hasil Operasi Senpi Musi 2016, di Palembang, Rabu.

    Dia menjelaskan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Mabes Polri, wilayah hukum Polda Sumsel tercatat sebagai wilayah yang paling tinggi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    Gangguan Kamtibmas itu ditimbulkan dari tindak kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaran bermotor.

    Kondisi buruk tersebut tidak boleh dibiarkan, untuk itu pihaknya mendukung jajaran Polda Sumsel melakukan berbagai tindakan hukum secara maksimal terhadap para pelaku tindak kejahatan tersebut.

    Pelaku tindak kejahatan harus diberikan tindakan hukum secara tegas dan terukur sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga ke depan dapat tercipta kondisi kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Sumsel serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas rutin, katanya.

    Sementara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Djoko Prastowo menambahkan pihaknya bertekat menghapus predikat ranking satu berdasarkan analisa Mabes Polri sepanjang 2015 sebagai wilayah paling rawan tindak kejahatan menggunakan senjata api.

    “Saya baru beberapa bulan bertugas di provinsi ini, predikat sebagai wilayah paling rawan tindak kejahatan menggunakan senjata api merupakan salah satu prioritas tugas yang harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk menghapus predikat ranking satu rawan senpi itu, sepanjang 2016 ini pihaknya gencar melakukan kegiatan operasi penertiban dan pemberantasan penyalahgunaan senjata api, serta sosialisasi mengenai bahaya dan sanksi hukum bagi masyarakat yang terbukti memiliki, menyimpan, dan menyalahgunakan senjata api.

    Bagi masyarakat yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan terbukti menyalahgunakan senjata api akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup, kata Kapolda.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com