• Legislator: Penerimaan Tenaga Kontrak Di Kotawaringin Timur Perlu Dievaluasi

    0

    Sampit, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun menilai penerimaan tenaga kontrak di daerah itu perlu dievaluasi karena diduga telah terjadi pendiskriminasian terhadap beberapa pendaftar.
    “Laporan yang saya terima belum lama ini, penerimaan tenaga kontrak terutama untuk guru telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari panitia,” katanya di Sampit, Sabtu.
    Perlakuan tidak menyenangkan tersebut dialami oleh pada guru kontrak yang bertugas di sekolah swasta. Berkas guru kontrak dari sekolah swasta yang ikut mendaftarkan diri dalam perekrutan itu oleh panitia dianggap gugur dari seleksi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendasar.
    Menurut Rimbun, pemerintah seharus bisa berlaku adil, bahkan apabila perlu justru mereka yang saat ini bertugas sebagai tenaga kontraklah yang harus menjadi prioritas, dan bukan malah disingkirkan.
    “Kita akan segera menelusuri dugaan perlakuan diskriminasi tersebut. Dan DPRD Kotawaringin Timur juga akan menanyakan langsung ke panitia penerimaan tenaga kontrak,” katanya.
    Rimbun juga mengaku sangat menyesalkan perlakuan pihak panitia penerimaan tenaga kontrak tersebut, dan hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi DPRD.
    “Saya lihat dalam penerimaan tenaga kontrak ini ada formasi dengan pos guru skala prioritas. Dan dalam surat edaran yang diumumkan penempatan guru tersebut juga belum jelas. Saya curiga diantara mereka nantinya ada yang ditempatkan dalam kota, jika hal ini sampai terjadi maka sudah tidak sesuai komitmen,” katanya.
    Komitmen awal adalah penyediaan anggaran itu untuk pemenuhan tenaga kontrak yang ditugaskan di wilayah pedalaman Kotawaringin Timur.
    Sementara itu, sebelumnya pihak panitia penerimaan tenaga kontrak telah mengumumkan hasil dari seleksi berkas, yakni ada sebanyak 1.017 dari 2.806 pelamar yang tidak lulus berkas atau tidak memenuhi syarat (TMS). Dan yang memenuhi syarat sebanyak 1.789 berkas.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin Timur Alang Ariyanto mengatakan, diantara para pelamar yang tidak lulus berkas tersebut paling banyak adalah guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP. Namun di papan pengumuman langsung dijelaskan alasan kenapa mereka tidak lulus. Seperti halnya pelamar guru ada yang tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang diminta, misalnya ijazah PGSD meloncat melamar ke SMP.
    “Kalau pelamar tenaga kesehatan banyak tidak lulus karena tidak ada STR, sebagian IPK tidak mememenuhi. Satpol PP banyak yang tidak lulus karena usia. Persyaratan ini memang dari SKPD penerimanya langsung kami hanya memfasilitasi, kalau syarat dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang diminta secara otomatis gugur,” jelasnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com