• Kinerja Disdukcapil Langsung Dievaluasi KEMENDAGRI

    0

    Sampit, Kalteng, jurnalsumatra.com  – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam pengangkatan pejabatnya dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
    “Sekarang ini ibaratnya semi vertikal karena pengangkatan pejabatnya oleh Kemendagri. Kinerja kami juga dievaluasi langsung oleh Kemendagri. Semua terpantau dan terukur. Misalnya dalam sehari kami bisa mencetak berapa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya. Kalau sedikit, tentu akan dipertanyakan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Senin.
    Senin pagi, Marjuki menyerahkan surat keputusan pengangkatan sekretaris dan tiga orang kepala bidang di kantor tersebut. Ini merupakan surat pemberhentian dan pengangkatan kembali yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Sekretaris Siagano, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Info Kependudukan, Ali Said, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kasian dan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Nurhaidah.
    Sebelumnya pada 6 April lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan salinan surat keputusan serupa kepada Sekretaris Daerah, Putu Sudarsana untuk diserahkan lagi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur, Marjuki. Penyerahan surat keputusan bersamaan dengan daerah lainnya di provinsi ini.
    Salinan surat keputusan itu ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zaidan Arif Fakrulloh atas nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 29 Januari lalu. Isinya tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam pimpinan tinggi pratama selaku kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
    Sesuai Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan terkait lainnya, ditegaskan tentang pemberian kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang melayani administrasi kependudukan atas usul bupati atau gubernur, sesuai tingkatan wilayah.
    “Untuk eselon IV sebanyak 12 orang yakni kepala seksi dan kepala sub bagian, masih dalam proses. Meski kini surat keputusan pengangkatan kami dikeluarkan Kemendagri, tapi kelembagaan yang melayani administrasi kependudukan provinsi/kabupaten/kota merujuk pada surat keputusan, masih berstatus perangkat daerah, belum merupakan instansi vertikal. Pejabatnya masih merupakan pejabat perangkat daerah, tunjangan struktural dibayar oleh daerah,” jelas Marjuki.
    Perubahan ini merupakan upaya serius pemerintah pusat meningkatkan layanan administrasi kependudukan dengan meningkatkan pengawasan langsung kepada instansi layanan administrasi kependudukan. Kepala daerah masih bisa mengusulkan mutasi terhadap pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk alasan promosi dan lainnya, namun harus diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi.
    Kini kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 514 kabupatem/kota, di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Selain pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka yang duduk di jabatan pelayanan administrasi kependudukan kini juga harus mengikuti seleksi.
    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur yang saat ini masuk kriteria tipe B, kemungkinan segera naik menjadi tipe A setelah melalui penilaian. Berbagai faktor menjadi pertimbangan, seperti jumlah penduduk dan kondisi pelayanan di kantor ini. Marjuki bertekad terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan memberi berbagai kemudahan kepada masyarakat.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com