• Kemenristekdikti Adakan Sosialisasi Pencegahan Kerugian Negara

    0

    Padang,jurnalsumatra.com – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kerugian negara pada pengadaan sarana prasarana di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat.
    Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan sosialisasi yang khususnya diselenggarakan oleh bagian Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu diadakan pada 30 Maret hingga 2 April 2016.
    Pesertanya ialah 40 universitas se-Indonesia dengan total sebanyak 89 orang.
    Salah satu narasumber dalam kegiatan itu, Pengendali Teknis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yitno yang menyampaikan untuk mengantisipasi kerugian negara khususnya dalam pengadaan ialah dengan melakukan tindakan preventif.
    Hal itu mencakup membangun internal pejabat pengadaan yang baik, mengendalikan struktur internal seoptimal mungkin.
    “Memang kedengarannya normatif, namun memang begitu keadaannya. Jangan hanya mengutamakan represif yang hanya menindak setiap kasus saja,” katanya.
    Menurutnya, kebijakan itu semestinya dilaksanakan di setiap lini dan instansi terkait sehingga semuanya dapat sama-sama mengawasi dan jika ada kecurangan bisa langsung dilaporkan.
    Ia mengatakan hal itu dibutuhkan di semua lini karena penyimpangan bisa terjadi dimana saja mulai dari tahap perencanaan, bukan hanya pada perbedaan fisik atau spek saja.
    “Proses juga bisa menunjukan penyimpangan. Jadi tiap pejabat pengadaan harus benar-benar paham untuk menghindari kerugian negara,” ujarnya.
    Menurutnya kerugian negara itu bisa dilihat dari banyak hal di antaranya terkait pengeluaran sumber atau kekayaan daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan, pengeluaran yang lebih besar dari seharusnya serta hilangnya sumber yang harusnya diterima.
    “Kerugian itu, baik itu sengaja ataupun tidak,” tegasnya.
    Sementara anggota kegiatan sosialisasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Anwar Syam mengatakan seharusnya hal terkait pengadaan sarana prasarana serta jasa seharusnya dilihat dari keluaran dan hasilnya, bukan proses.
    “Kalau dilihat dari proses, pasti BPK selalu mengatakan ada temuan, padahal manfaatnya banyak. Harusnya pemikiran dan konsep ini diubah,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com