• Kejati Diharapkan Gandeng Tim Ahli Pengganti UNRAM

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com- Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat diharapkan segera menggandeng tim ahli pengganti Universitas Mataram yang sebelumnya diminta melakukan cek fisik proyek perbaikan jalur pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
    Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) Perwakilan NTB Ikhsan Ramdhany kepada wartawan di Mataram, Selasa, mengatakan pihaknya mendorong Kejati NTB untuk segera menggandeng tim ahli lainnya, mengingat kasus tersebut sudah dilaporkan sejak awal tahun 2014 lalu, namun belum juga ada tindak lanjut.
    “Kami harapkan Kejati NTB segera menentukan tim ahli lainnya, jangan terpaku sama Unram saja, kan masih banyak universitas yang punya kompetensi dalam bidang ini,” kata Dani, pria asal Lombok Tengah itu.
    Hal itu diungkapkannya karena sampai saat ini tim penyelidik jaksa Kejati NTB belum juga turun ke lapangan untuk mengecek proyek yang dilaporkan tidak sesuai dengan rencana pembangunannya.
    Diketahui, proyek perbaikan jalur pendakian d kawasan TNGR yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar itu, masuk dalam realisasi anggaran pusat tahun 2013, melalui Disbudpar NTB untuk pengembangan di bidang destinasi wisata.
    Rinciannya, anggaran sebesar Rp1 miliar untuk perambatan jalur dari kawasan Senaru, Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak, dan Rp1,5 miliar untuk peningkatan kualitas jalur trekking dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, ke Dana Segara Anak, Gunung Rinjani.
    “Seluruh dokumen tentang proyek ini sudah kami serahkan ke Kejati NTB, termasuk hasil investigasi lapangan kami, dalam laporannya kami cantumkan dokumentasinya,” ucap Dani.
    Adapun hasil investigasi lapangan yang turut dilampirkan dokumentasi pengerjaannya ke dalam laporan Kejati NTB itu, Formapi NTB melaporkan bahwa proyek perambatan jalur di wilayah Senaru, Kabupaten Lombok Utara dinilai hanya ada sepanjang 200 meter pengerjaan.
    Sedangkan untuk proyek peningkatan kualitas jalur trekking di kawasan Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, yang terlihat hanya pengerjaan “shelter” atau tempat peristirahatan.
    Pada areal tersebut, terdapat sepuluh “shelter”. Menurut Formappi NTB, “shelter” yang dibangun tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, empat di antaranya diketahui berasal dari sumbangan PT Pertamina.
    Terkait hal tersebut Kejati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang merencanakan untuk menggandeng tim ahli dari universitas lainnya, agar penanganan kasus tersebut dapat segera terselesaikan.
    “Tim penyelidik berencana untuk menggandeng tim ahli lainnya, karena hingga saat ini, Unram tidak memberikan jawaban, terkait permintaan kami untuk membantu melakukan cek fisik ke lokasi Gunung Rinjani,” kata Sutapa.
    Disinggung siapa yang akan diminta Kejati NTB untuk membantu melakukan cek fisik, Sutapa mengaku belum mengetahuinya dengan pasti. “Belum ada informasinya, nanti kalau sudah ada akan kami kabari,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com