• Eks Trans Lubuk Atung Ingin Jadi Desa Persiapan

    0

    Lahat, jurnalsumatra.com – Pertemuan Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dengan Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM Pemdes) angkat bicara dan membeberkan beberapa hal penting sehubungan dengan rencana pemekaran Eks Trans Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu dalam pembentukan desa persiapan.

    Seperti dikatakan, Kepala BPM Pemdes, HA Rizal Baki SH MM melalui Kepala Bidang (Kabid) PDK, Amrillah Dahlan SE didampingi Kasi PDK, Otmansyah SE, menurutnya, sejauh ini pihaknya masih mengacu kepada Undang-undang (UU) No 6/2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah (PP) No 43/2014 perihal desa, dikarena Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI belum turun maka, hal tersebut tidak dapat disampaikan.

    “Yang mana dalam membentuk suatu desa jumlah penduduk mesti mencapai 800 kepala keluarga (KK) atau 4.000 jiwa mesti terpenuhi, disebabkan Permendagri yang baru belum turun, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Sementara itu, Camat Pseksu, Yefri Kurniawan SSTP MM menyebutkan, pihaknya sangat mendukung sekali terbentuk desa persiapan, dalam hal ini Eks Trans Lubuk Atung, hal saja harus sesuai dengan peraturan yang ada, karena manfaat dari desa banyak sekali dapat meningkatkan kesejahteraan, pelayanan, memperpendek rentang kendali dan infrastruktur dapat dibangun.

    “Jadi rencana pemekaran eks trans Lubuk Atung ingin menjadi desa persiapan ada aturan yang berlaku. Mendukung sepenuhnya asalkan tidak bertentangan,” tukas Yefri.

    Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Lahat, Drs H Chozali Hanan MM didampingi Sekretaris, Lion Faisal SE MM mengungkapkan, bahwasanya usulan masyarakat Eks Transmigrasi Lubuk Atung untuk menjadi desa persiapan sudah terlanjur dikeluarkan dalam berita acara hasil evaluasi persiapan pengalihan status pengembangan pemukiman.

    “Bahwa lokasi tersebut, dikembalikan ke desa induk dalam ini masuk bagian dari Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu,” katanya.

    Dijelaskan Chozali Hanan melalui Lion, usulan tersebut akan diagendakan kembali melalui musyawarag mufakat yang dipimpin langsung oleh kepala desa (kades), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Atung dan dipandu Camat Pseksu, sembari menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut.

    “Intinya, dengan adanya permasalahan ini, tentunya kami (Komisi 1 DPRD Lahat, red) akan mempertanyakan kepada Kementerian Transmigrasi pada saat kunjungan kerja (Kunker), supaya mendapatkan informasi terbaru,” tegasnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com