• DPRD Minta “Agincourt” Dukung Peningkatan PAD Sumut

    0

        Medan, jurnalsumatra.com – DPRD Sumatera Utara meminta PT Agincourt Resources yang bergerak dalam pertambangan emas di Kabupaten Tapanuli Selatan ikut mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di provinsi itu.
    Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga di Medan, Senin, mengatakan, cukup banyak langkah yang dapat dilakukan Agincourt Resources dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.
    Diantaranya, dengan mengganti plat mobil yang digunakan karyawan selama ini dengan plat yang berlaku di Sumut.
    Dari kunjungan kerja yang dilakukan baru-baru ini, pihaknya melihat hampir seluruh mobil karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut menggunakan plat alas luar Sumut.
    Kondisi itu tentu merugikan Sumut karena tidak mendapatkan pemasukan sama sekali dari operasional kendaraan tersebut meski menggunakan infrastruktur di provinsi tersebut.
    “Kita tidak mengetahui secara rinci jumlah pastinya, tetapi cukup banyak yang menggunakan plat luar Sumut,” katanya.
    Selain mengganti plat mobil, DPRD Sumut juga mempertanyakan keberadaan puluhan alat berat yang dimiliki perusahaan tersebut.
    Dari laporan yang didapatkan selama ini, puluhan alat berat yang mendukung operasional perusahaan pertambangan itu tidak memiliki izin sama sekali.

        Operasional alat berat yang tidak memiliki izin tersebut juga merugikan karena tidak memberikan PAD bagi Sumut.
    “Ada sekitar 54 alat berat yang digunakan, tetap tidak jelas perizinannya, ini juga menjadi persoalan bagi PAD Sumut,” kata politisi PKB tersebut.
    Pihaknya meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut untuk proaktif dalam menjemput PAD dari pajak kendaraan bermotor milik perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu.
    Anggota Komisi C DPRD Sumut Robby Agusman Harahap mengatakan, selain penggunaan kendaraan dengan plat luar Sumut yang dimiliki Agincourt Resources, Dispenda juga perlu mempelajari potensi sumber PAD dari pajak Air Permukaan Umum (APU).
    Selama ini, PAD yang diterima Sumut dari pajak APU perusahaan pertambangan tersebut sangat kecil yakni sekitar Rp200 juta per tahun.
    Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan pemanfaatan alam yang dilakukan. “Kroscek kembali pajak APU perusahaan tambang itu. Pemprov Sumut jangan puas hanya diberikan Rp200 juta per tahun. Ini jelas tidak sepadan dengan SDA yang telah mereka keruk,” kata Robby.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com