• DKP NTT Dalami Pidana Kapal Pancing Ulur

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Penyidik Dinas Perikanan dan Kelautan Nusa Tenggara Timur (NTT) sedang mendalami ada atau tidaknya tindak pidana kapal pengguna pancing ulur (hand line) yang ditangkap nelayan Kupang di perairan pantai selatan Pulau Timor, pada Sabtu (16/4).
    “Prosesnya berjalan dan saat ini Penyidik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi setempat tengah melakukan pendalaman apakah ada unsur pidana dari perbuatan melawan hukum kapal pengguna pancing ulur (hand line) dari Bali itu sehingga diambil tindakan hukum,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan NTT, Ganef Wurdiyanto kepada Antara di Kupang, Selasa.
    Ganef yang saat dihubungi tengah transit di Surabaya menuju Bandung untuk mengikuti pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti mengatakan hal itu terkait tindakan selanjutnya terhadap kapal jaring yang diamankan nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tenau Kupang, apakah dibakar atau hanya sekedar disita.
    Menurut ganef apabila hasil pendalaman terhadap kasus itu ternyata ditemukan ada unsur pidananya maka akan diambil tindakan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.
    “Kami bersama aparat kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini, apakah KMN ‘Kupang Jaya-3’ berbobot 26 GT (gross tonase) itu menggunakan alat tangkap pancing ulur melawan hukum,” katanya.
    Termasuk apakah benar kapal itu memasang tujuh buah rumpon di wilayah perairan pantai selatan Pulau Timor sejak Januari 2016 dengan hasil tangkapan sehari berkisar antara 3 -5 ton, dan langsung dipindahkan ke sebuah kapal penampung berbobot 85 GT untuk diteruskan ke induk perusahaan di Benoa, Bali berpotensi memenuhi unsur pidana.
    Dan apakah juga alat tangkapnya memang benar tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan pukat harimau atau cantrang yang dapat merusak ekosistem laut atau hanya menggunakan pancing ulur (hand line) dan memasang rumpon.
    “Apabila terbukti memenuhi unsur pidana maka kapal tersebut diberikan hukuman karena melanggar pasal 98 Jo pasal 42 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,” katanya.
    Saat ini kata dia pihak Dinas Perikanan dan Kelautan NTT bersama pihak kepolisian terus melakukan patroli gabungan untuk mencegah dan menanggani berbagai kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perairan NTT.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com