• Dimaki Sakim,  Mukti Mengelus Dada

    0
    Pertahankan Hak Mantan Anggota DPRD Sumsel Ngamuk DI ruangan Sekda

    Pertahankan Hak Mantan Anggota DPRD Sumsel Ngamuk DI ruangan Sekda

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Terkait kegaduhan yang terjadi di Kantor Gubernur Provinsi Sumsel Rabu, (20/4/2016) H. Mukti Sulaiman, terpaksa harus mengelus dada dan bersabar hati, menyusul ucapan pedas yang dikeluarkan oleh mantan anggota DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan, Sakim, Rabu ini (20/4). Itulah sebabnya Sakim sempat diamankan oleh Satpol PP Pemerintah Provinsi Sumsel.

    Peristiwa tersebut berawal dari pengukuran sebidang tanah yang terletak di belakang hutan wisata Punti Kayu (Palembang). Pengukuran ini dilakukan oleh BPKAD Sumsel. Tiba-tiba saja dalah seorang pria yang membawa parang, lantas mengancam petugas di lapangan. Belakangan pembawa parang itu diketahui anak-buah Sakim.

    Pada saat itu Sakim sempat mengeluarkan kata-kata pedas yang ditujukan kepada H. Mukti Sulaiman. Karena dinilai telah mengganggu jalannya pengukuran tanah, maka Sakim dan seorang anak-buahnya tersebut diamankan oleh petugas Satpol PP yang ikut dalam proses pengamanan pengukuran. Sakim pun dibawa ke kantor Sat Pol PP

    Soal ucapan menyakitkan dari mulut Sakim yang ditujukan kepadanya, Mukti menanggapinya secara dingin. “Biasalah kalau orang panas itu jangan diladenilah. Tadi dia Sakim sudah meminta maaf dan bertemu langsung dengan saya, jadi biasalah namanya orang lagi panas,” terang Mukti.

    Kalau bicara ketidakpuasan dari pihaknya (Sakim), yang mengaku membeli tanah tersebut artinya bisa jadi dia ditipu orang. “Kalau dia beli tanah milik Pemda, artinya dia ditipu orang. Ya ambil saja uang ketempat orang yang dia membeli tanah itu, kan bodoh itu namanya,” kata Mukti.

    Semntara tanggapan Sakim mengaku telah mengajukan sertifikat lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasionall (BPN) Palembang tertanggal 28 Agustus 2015, dari tangan Zulkarnain. Zulkarnain memperoleh tanah ini dari Abdullah Salim.

    Sakim mengisahkan, lahan itu pada awalnya seluas 0,9 hektare yang dihibahkkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel pada tahun 1985. ” Tanah ini hibah dengan peruntukan awal untuk panti asuhan. Entah bagaimana tanah ini dimiliki oleh Abdullah Salim yang kemudian meminta keringanan sertfikat kepada Pemerintah Provinsi Sumsel,” lanjutnya.

    Selanjutnya tanah ini dibeli oleh Zulkarnain. Salim pun membeli tanah ini dari Zulkarnain, lengkap dengan surat resmi bertandatangan dari Menteri Kehutanan. “Kalau memang tanah ini milik Pemerintah Provinsi, kenapa BPN Palembang berniat melakukan pengukuran ulang. Padahal jelas-jelas kalau Kadishut Sumsel ikut bertandatangan dalam sertifikat yang saya miliki sekarang ini,” katanya.

    Sakim tidak membantah kalau dirinya sempat mengeluarkan ucapan tidak pantas untuk H. Mukti Sulaiman. Namun,”Saya sudah menemui beliau dan meminta maaf. Masalah dengan Pak Sekda sudah klir,” katanya.

    Sakim menilai, persoalan kepemilikan tanahnya yang belum klir. “Kalau tanah ini diakui milik Pemerintah Provinsi, maka seharusnya status hibahnya ditarik lebih dulu. Untuk menarik status hibah, perlu dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD Sumsel,” ujarnya.

    Sakim membantah jika pihaknya sempat mengancam petugas Satpol PP dengan golok. “Itu hanya petugas yang berniat membersihkan lahan tersebut,” elaknya.

    Sakim MD menanggapi tantangan Sekda untuk membuktikan hak kepemilikan di pengadilan, menurutnya itu sudah terjawab. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) balik adu data. “Kalau minta dibuktikan di pengadilan, kan sudah jelas dijawab Dishut soal letak dan ukuran. Ada berita acara.

    Kami ingin adu data. Ini data kami, mana data Pemprov? Surat tahun 1985. Tahun 1978 sudah ada GS atas nama Abdullah Salim. Saya sudah lapor ke Pak Gub dan Mendagri bahwa akan ada pengukuran ulang dari BPN. Sekda masih mengakui itu tanah Pemprov. Artinya dia harus membatalkan SK Dirjen Kemenhut No 1377/DJ/I/1980 tanggal 26 April 1980 dan SK Gubernur Kepala DaerahTK 1 No 667/kpts/I/85 tanggal 30 September 1985 tentang penataan kembali peruntukantanah seluas 48 ha bagian dari bekas kawasan hutan negara Punti Kayu register 51 untuk keperluan pembangunan. Area seluas 0,65 ha untuk panti asuhan,” kata Sakim.

    Sakim mengaku secara resmi mengajukan ke BPN Kota Palembang 28 Agustus 2015. Ia mengaku membeli tanah dengan Zulkarnain berupa surat pengoperan hak. Zulkarnain sendiri awalnya memperoleh tanah dari Abdullah Salim.

    BPN kirim surat ke Dishut Sumsel. Lalu tanggal11 Desember 2015 Dishut membalas surat keBPN untuk meminta gambar situasi yang diukur. BPN minta konfirmasi letak perbatasan dengan hutan wisata Punti Kayu.

    Tanggal 29 Desember 2015 BPN kirim surat 29 Januari 2016 menjawab menyatakan yang semula diukur BPN dari 9.500m2, 2.900m2 diantaranya masuk hutan puntikayu. 6.500 m2 tidak masuk lagi.

    Akan ada pengukuran ulang tanah dari BPN sesuai surat Dishut Sumsel No 522.503/0368-II/HUT tanggal 29 Januari 2016. Diterangkan bahwa area 0,65 ha merupakan pelepasan hutan punti kayu berdasarkan surat keputisan Dirjen Kemenhut No 1377/DJ/I/1980 tanggal 26 April 1980 dan SK Gubernur Kepala DaerahTK 1 No 667/kpts/I/85 tanggal 30 September 1985 tentang penataan kembali peruntukantanah seluas 48 ha bagian dari bekas kawasan hutan negara Punti Kayu register 51 untuk keperluan pembangunan. Area seluas 0,65 ha untuk panti asuhan.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com