• Di Sumsel, Baru Enam Pemda Berlakukan Perda Dilarang Merokok

    0
    Di Sumsel, Baru Enam Pemda Berlakukan Perda DIlarang Merokok

    Di Sumsel, Baru Enam Pemda Berlakukan Perda DIlarang Merokok

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel, terus memberlakukan peraturan daerah (Perda) mengenai kawasan tanpa rokok.

    Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel baru enam memilik Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Empat Lawang, Palembang dan Ogan Komering Ulu (OKU) dan pemprov Sumsel.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumsel, Lesty Nuraini beberapa waktu lalu. ”Baru lima daerah memiliki Perda KTR dan pemprov Sumsel,” katanya.

    Menurut Lesty, tiga daerah lain masih tahap proses pembentukan yakni Musi Banyuasin Muara Rawas dan Banyuasin. ”Mereka (tiga daerah, red) sedang proses dan sudah jalan sekitar 70 persen. Kalau sudah uji material, revisi dan mendapatkan persetujuan dari DPRD dan Bupati akan segera disahkan,” ungkap dia.

    Dijelaskan Lesty, daerah yang belum memiliki Perda tetap diatur melalui Peraturan Bupati-Peraturan Walikota (Perbub/Perkot) atau merujuk pada Pergub tentang Pedoman Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Namun sifatnya hanya himbauan dan tidak mengingat sehingga efektivitas dari himbauan tersebut belum begitu baik. ”Kalau Perda memiliki aturan mengikat dan sanksi sehingga jelas masyarakat melanggar,” ungkap dia.

    Kata Lesty, dirinya tidak tahu pasti kenapa daerah lain belum membuat Perda. Tapi mungkin karena ada skala prioritas setiap daerah. Misalnya, penanggulangan bahaya penyakit, optimilisasi pelayanan atau bahkan belum dianggarkan. ”Kalau ditanya apakah Pemda (DPRD-Bupati-Walikota) kurang produktif melahirkan Perda, bukan wewnang kami. Itu tadi (skala prioritas, red),” sebut nya.

    Yang jelas, masih kata Lesty, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Tembakau bagi Kesehatan, Ada tujuh kawasan bebas asap rokok tersebut yakni lokasi fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, lingkungan kerja perkantoran, fasilitas umum, angkutan umum, rumah ibadah, dan tempat bermain anak.

    Bahkan, kata dia, PP tersebut tidak hanya tanpa asap rokok tetapi tanpa rokok. Mengingat, PP tersebut menyebutkan dengan jelas larangan adanya membeli, menjual dan mengiklankan. ”Dari data, ada 1, 5 juta penduduk Sumsel perokok aktif,”

    Terkait efektifitaws Perda KTR, masih kata Lesty, pihaknya belum melakukan sosialisasi. Namun Kota Palembang merupakan kota yang aktif dan mengalakan Perda No 7 Tahun 2009. Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap Perda ini. ”Kalau Pemprov baru 2015 lalu sehingga masih perlu sosialisasi terutama ke SKPD,” paparnya.

    Setelah sosialisasi, lanjut Lesty, pada 2017 pihaknya akan melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan penegak Perda yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). ”Disamping sosialisasi, kami pun akan mendorong daerah agar memiliki Perda,” jelas dia.

    Dijelaskannya, Perda KTR ini sangat penting keberadaanya. Tentunya Perda tersebut harus efektif. Pasalnya, rokok sangat berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung bahan kimia. Ada 4 ribu jenis bahan kimia dan 70 karsinogenik atau zat pemicu kanker seperti kanker rahim dan kanker paru. ”Asap rokok pun 3 kali lipat berbahaya terutama bagi perokok pasif dan 80 persen merupakan perokok pasif,”ulas dia.

    Selain, tambah dia, pada 2019 mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan mewajibkan setiap daerah wajib memiliki Perda KTR. ”KTR menjadi satu penilaian.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com