• Bawaslu Papua Harap Sanksi UU PILKADA Diperberat

    0

    Jayapura, jurnalsumatra.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mengharapkan sanksi pidana dari revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperberat.
    Komisioner  Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata, di Jayapura, Rabu, mengatakan terkait sanksi pidana pemilu ini, Panitia Pengawas (Panwas) sudah pernah mengusulkan melalui pihaknya langsung ke Komisi II DPR RI.
    “Terkait pelanggaran pilkada dalam UU Nomor 8  itu dimasukkan ke dalam pidana umum yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149, dimana hukumannya termasuk dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yakni hanya enam bulan penjara,” katanya.
    Anugrah menjelaskan pada pilkada serentak jilid II pada 2017, aturan penempatan alat peraga lebih diperketat, hal ini dimaksudkan agar Bawaslu dan KPU diberikan kewenangan lebih luas untuk melakukan penertiban.
    “Sesuai janji Komisi II kemungkinan akhir April sudah oke, kami berharap sebelum pilkada berproses, ini sudah disahkan, sesuai jadwal tahapan akan dimulai Juni, mulai dari pembentukan pembentukan PPK, PPS dan pemutakhiran data sementara  sosialisasinya sedang berjalan kini,” ujarnya.
    Dia menuturkan berbagai persoalan yang muncul pada pilkada serentak 2015 lalu, menjadi alasan untuk dilakukan revisi UU Nomor 8 tahun 2015 ini.
    “Persoalan yang muncul di antaranya, soal alat peraga yang terbukti  tidak efektif sehingga perlu ada revisi karena berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih,” katanya lagi.
    Dia menambahkan selain itu, ketidaknetralan penyelenggara pilkada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa, rekruitmennya harus ditata ulang, lalu ketidaknetralan PNS serta aparatur daerah lainnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com