• Aturan Larangan Minuman Beralkohol Harus Komprehensif

    0

    Jayapura, jurnalsumatra.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura Abisay Rollo berpendapat bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua perlu membangun komunikasi terkait implementasi pelarangan minuman beralkohol dengan sejumlah kalangan sehingga bisa komprehensif.
    “Soal pakta integritas pelarangan minuman beralkohol itu saya kira perlu ditindaklanjuti dengan komunikasi yang intens,” katanya di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
    Abisai Rollo menjelaskan bahwa pakta integritas pelarangan minuman beralkohol itu merupakan suatu terobosan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Papua, hanya saja hal itu perlu dilakukan sosialisasi yang baik kepada para pelaku usaha, sehingga tidak terjadi polemik ditengah masyarakat.
    “Tentunya para pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor itu sudah membayar pajak, izin usaha dan lain-lain. Sehingga seharusnya ini menjadi bahan pertimbangan secara bijak, agar memberikan waktu kepada mereka untuk segera menutup usahanya,” katanya.
    Terkait pelarangan minuman beralkohol, kata Abisai, DPRD Kota Jayapura pada 2004 pernah menggodok aturan tersebut dan empat tahun kemudian atau 2008 ditetapkan, hanya saja aturan atau perda yang dibuat itu ternyata bertentangan dengan aturan diatasnya.
    “Waktu itu, kami ingin implementasikan perda tersebut tapi banyak pertimbangan. Misalnya begini, kalau pelarangan minuman berakohol dilaksanakan dan tempat usaha tersebut ditutup, nanti ada oknum warga yang minum-minuman keras dengan meracik sendiri yang bisa berujung pada kematian, ini jadi pertimbangan, sehingga kami buat perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bukan pelarangan,” katanya.
    Ia menjelaskan dalam Perda pengendalian minuman beralkohol yang dibuat oleh DPRD Kota Jayapura itu didalamnya mengatur  tempat penjualannya seperti tempat hiburan, hotel dan restaurant. Namun menyediakan tempat khusus untuk pemulihan bagi pengunjung yang telah dipengaruhi minuman beralkohol, sebelum meninggalkan lokasi tersebut.
    “Kalau orang itu minum sampai mabuk di tempat-tempat itu, harus disediakan tempat pemulihan sampai dia sadar dan dapat tinggalkan tempat tersebut. Agar tidak terjadi hal-hal negatif dampak minuman diluar area itu,” katanya.
    Mengenai wacana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, ia mengaku sejalan, tetapi perlu dikomunikasikan lagi.
    “Intinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus berkomunikasi terkait pelarangan ini, berikan waktu kepada pengusaha-pengusaha minuman beralkohol menyelesaikan surat ijin yang telah dikeluarkan. Saya yakin kalau hal ini dibicarakan dengan baik dan bijak pasti ada solusinya, Pak Gubernur Lukas Enembe akan pahami itu,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com