• Alokasi Dana Desa NTB Terkendala Peraturan Bupati

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nusa Tenggara Barat H Bachruddin mengatakan, alokasi dana desa tahap pertama untuk 10 kabupaten di daerah itu tahun 2016 hingga kini belum dicairkan karena terkendala peraturan bupati.
    “Dari beberapa daerah, baru kabupaten Lombok Utara yang lebih maju. Kalau yang lain belum ada, karena masih menyesuaikan dengan peraturan bupati,” kata Bachrudin di Mataram, Senin.
    Menurut dia, pemerintah provinsi sudah berkoordinasi kepada masing-masing kabupaten untuk segera merampungkan peraturan bupati yang mengatur mengenai dana desa itu.
    Menurut, kata dia, berdasarkan ketentuan yang ada, batas waktu bagi perampungan penyusunan peraturan bupati sudah harus selesai di bulan April ini.

         “Bulan April ini sudah harus selesai di transfer ke rekening masing-masing kabupaten,” ujarnya.
    Ia mengatakan, untuk tahun 2016 ini ada dua tahapan pencairan dana desa, yakni bulan April sebesar 60 persen dan bulan Agustus 40 persen. Dengan total alokasi dana desa untuk NTB mencapai Rp667 miliar, terbagi di 995 desa dengan nilai rata-rata pedera sebesar Rp550 juta.
    “Kita harapkan pencairan ini tidak terlambat, namun sebelum APBDes selesai sudah ada distribusi ke setiap desa,” katanya.
    Mantan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB ini, menambahkan di tahun kedua penyalurannya di 2016, pemerintah provinsi ingin alokasi dana desa itu difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan.

         “Terutama pada program yang langsung menyentuh pada pelayanan dasar masyarakat, seperti mencegah anak putus sekolah, pembangunan jalan usaha tani bagi peningkatan dan kelancaran pertanian masyarakat, perbaikan rumah dan cakupan penggunaan garam beryodium,” katanya.
    Selain itu, pada upaya desa membeck up program pemerintah provinsi, seperti upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi atau lebih dikenal dengan program 1000 hari kehidupan.
    “Jadi untuk tahun 2016 ini, tidak lagi kita fokus pada infrastruktur. Tetapi bagimana adanya kenaikan anggaran dana desa hingga 100 persen, program yang bisa memberikan kesejahteraan masyarakat bisa lebih meningkat,” katanya.
    Untuk itu, pihaknya berharap di tahun ini, pengurangan penduduk miskin di daerah itu bisa jauh lehih menurun dengan adanya program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan setiap desa.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com