• Akademisi: Revisi UU Pilkada Bukan Kepentingan Politisi

    0

        Kupang, jurnalsumatra.com – Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan SH,MHum menyatakan DPR harus membuktikan kepada publik bahwa revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak bukan hanya untuk kepentingan politisi semata.
    “Revisi UU maupun Peraturan KPU (PKPU) bukan hanya untuk merubah agar anggota DPR yang mencalonkan diri pada Pilkada tidak perlu mengundurkan diri, seperti syarat pada PNS,” katanya di Kupang, Kamis.
    Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengatakan sudah menjadi kewajiban etis bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatan jika maju menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

        Ia mengatakan apabila pejabat publik tersebut tidak mengundurkan diri maka jabatan yang diemban tetap melekat, sekalipun mereka diberikan cuti selama proses politik pilkada berlangsung.
    “Revisi UU Pilkada itu hanya akal-akalan politik, karena para elite politik dari unsur DPR, DPD dan DPRD tidak mau kehilangan jabatan sehingga memilih tetap berada di zona aman,” katanya menambahkan.
    Ia menambahkan revisi UU Pilkada tersebut hanya menguntungkan para elite politik saja, bukan untuk kepentingan yang lebih besar ke arah perubahan demokrasi yang lebih berkualitas.

        Menurut Kopong Medan, alasan revisi UU, seperti halnya dengan revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena DPR merasa posisinya terancam dan tidak nyaman jika UU tersebut tetap dipertahankan.
    Hal senada juga disampaikan Nicolaus Pira Bunga SH.MHum dari Fakultas Hukum Undana Kupang. “Anggota DPR, DPD dan DPRD jika mau dalam proses pilkada, harus mengundurkan diri agar tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik pilkada,” ujarnya.
    “Kalau sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon kepala daerah, apapun alasannya mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya itu,” ujar dosen Hukum Tata Negara tersebut.

        Ia menambahkan sebagai pelayan publik, setiap anggota DPR, DPD maupun DPRD wajib mengundurkan diri seperti PNS. “Tidak bisa revisi UU Pilkada itu hanya mengakomodir kepentingan legislatif saja. Ini tidak adil dan tidak demokratis,” ujarnya.
    Proses revisi UU Nomor 8 tahun 2015 juga berkaitan dengan beberapa unsur lain seperti penggunaan e-KTP, syarat minimal calon independen dan calon parpol, kewenangan penyelenggara Pilkada (KPUD dan Bawaslu), peradilan Pilkada, syarat calon petahana, serta berkaitan dengan waktu tahapan Pilkada, yang ditargetkan akan selesai pada 29 April 2016.
    Kedua pengamat tersebut berharap hasil dari revisi UU Pilkada itu harus sampai pada terwujudnya proses pemilihan yang demokratis dengan adanya aturan hukum yang jelas dan menjamin persaingan yang adil bagi semua pihak yang bertarung dalalm Pilkada.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com