• 802 ASN Lahat Dialihkan ke Pusat dan Provinsi

    0
    Serkda lahat Nasrun  aswari

    802 ASN Lahat Dialihkan ke Pusat dan Provinsi

    Lahat, jurnalsumatra.com – Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Nasrun Aswari SE MM menegaskan, berdasarkan dan mengacu UU Nomor 23/2014,  maka di Kabupaten Lahat sendiri ada 8.270 Aparatur Sipil Negara (ASN), setidaknya 802 personil akan dialihkan baik ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) maupun Pusat.

    “Sedangkan untuk ke Pusat sendiri berjumlah 34 orang, lalu, sisanya akan dialihkan ke Provinsi mencapai 768 personil dengan rincian, bidang pendidikan 730 orang, tenaga kerja (2 orang), kelautan dan perikanan total 13 orang dan kehutanan 23 orang,” ujarnya.

    Disampaikan mentan Kepala BKD dan Diklat Lahat ini, pengalihan personil ini tentunya mengacu Undang-undang (UU) No 23/2014 yang antara lain mengatur pengalihan personil dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 120/5935/SJ tertanggal 16 Oktober 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengalihan.

    “Oleh karena itu, tentunya pengalihan personil ini tidak lepas dari data yang valid, juga akan ada kendala-kendala teknis dan non teknis,” ujar Nasrun.

    Ia menjelaskan, melalui rapat koordinasi (rakor) ini akan didapat kesepakatan-kesepakatan atau persepsi yang sama, supaya pengalihan personil Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat berjalan dengan baik dan lancar.

    “Tentunya dalam penyelenggaraan rakor ini akan lahir-lahir kebijakan maupun kesepakatan, berkaitan langsung dengan UU dan surat edaran Mendagri disebutkan diatas,” tegasnya lagi.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH melalui Asisten IV Bidang Administrasi Umum, Drs H Imam Joko Santoso MM didampingi Kepala BKD Provinsi Sumsel, Drs H Muzakir MM menyebutkan, merumuskan secara baik menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan kepegawaian yang memiliki visi yang sama.

    “Validasi data PNS kabupaten/kota dialihkan ke provinsi, bahwasanya dengan diterbitkannya beberapa peraturan membawa paradigma baru dalam pemerintahan maupun ASN, agar memiliki sinergitas sama,” tegas.

    Menurutnya, rakor ini sangat strategis sekali, dibahas dengan seksama sehingga pengalihan PNS kabupaten/kota yang dialihkan ke pusat maupun provinsi benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai kata sepakat.

    “Kewenangan-kewenangan dari program ini dapat dicarikan formulasi tepat dalam menempatkan pegawai tersebut di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menunuk smart ASN di 2020,” kata Imam Joko Santoso. (Din).

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com