• 23 Anggota DPRD OI Datangi Gubernur Sumsel

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Terkait insiden terjadinya kericuhan yang antara anggota DPRD OI dari  fraksi Demokrat dan fraksi Golkar saat digelarnya sidang paripurna DPRD OI dengan agenda tanggapan Plt Bupati OI mengenai raperda inisiatif dewan, di Gedung Paripurna DPRD OI Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai Inderalaya.Senin (18/4/2016).

    Dalam insinden tersebut sebanyak 23 anggota dan wakil ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk berkonsultasi dan meminta klarifikasi mengenai pelantikan Bupati Ogan Ilir yang hingga saat ini masih belum ditindaklanjuti.

    Diketahui, hingga saat ini Ilyas Pandji Alam masih menjabat sebagai Plt Bupati belum menjadi defenitif, seperti tertera dalam surat keputuasan Mendagri yang memeritahkan agar DPRD Ogan Ilir segera menindaklanjuti surat tersebut.

    Wakil Ketua DPRD Ogan Ilir Wahyu, Selasa (19/4/2016) mengatakan hingga saat ini sejumlah anggota DPRD OI termasuk wakil ketua belum menerima surat gubernur perihal pengangkatan Ilyas Pandji Alam menjadi Bupati dan sekaligus memberhentikan dari wakil.

    “Surat Gubernur itu menindaklanjuti surat Mendagri yang berisi tentang pemecatan Ahmad Wazir Nofiadi dari jabatannya sebagai Bupati,” jelasnya.

    Lebih lanjut ia menegaskan, Ketua DPRD Ogan Ilir belum menindaklanjuti surat dari gubernur tersebut, oleh karenanya sebanyak 23 orang dari 5 fraksi datang menjumpai Sekda Sumsel Mukti Sulaiman, karena Gubernur sedang tidak ada ditempat.

    “Kami mencoba mengkomunikasi dengan Pemprov tentang apa saja yang menghambat untuk melantik seorang bupati,” urainya.

    Masing-masing fraksi yang datang adalah : Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, dan Fraksi Berkibar yang merupakan fraksi gabungan.

    “Kita hanya menanyakan kenapa tidak ada realisasi pelantikan, mengenai Ahmad Wazir Noviadi belum incrach itu bukan wewenang dari DPRD karena kita tidak membahas masalah hukum. Tugasnya hanya melaksanakan, kan jelas di dalam surat Pak Gub itu,” tandasnya.

    Seperti diketahui surat mendagri telah mengeluarkan Keputusan Mendagri No 131.16-3030 tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang pemberhentian Bupati OI Ahmad Wazir Noviadi.

    Menurut Wahyudi, Sekda berpesan supaya DPRD OI tetap menjaga stabilitas jalannya pemerintahan, dan melaksanakan aturan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. “Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti surat mendagri,” paparnya.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com