• PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Aktivis Buruh

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus penangkapan aktivis buruh, Lembaga Bantuan Hukum dan beberapa mahasiswa yang telah ditangkap polisi.
    “Jaksa tidak profesional, dakwaannya tidak jelas,” kata pengacara publik Tigor Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.
    Ia menjelaskan ketidakprofesionalan dari Jaksa dinilai dari, salahnya pasal yang didakwakan, yaitu pasal 286 dan pasal 288 KUHP tentang pencabulan.
    “Masak didakwa pencabulan, kan konyol,” katanya.
    Ia juga menjelaskan bahwa Jaksa juga mengakui atas kesalahan pasal tersebut.
    Ia menjelaskan bahwa ke-26 aktivis tersebut tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, namun ketika diperiksa masih sebagai status saksi.
    Sementara itu, di luar ruang sidang, ratusan aktivis dari buruh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengadakan aksi ujuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut tindakan kriminalisasi dari polisi.

        Menurut pantauan Antara di Jakarta, unjuk rasa dimulai sekitar pukul 11.00 wib, dan menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Bungur, Jakarta Pusat menuju arah Kemayoran.
    Sebelumnya, Presidium Gerakan Buruh Indonesia Said Iqbal mengatakan proses persidangan terhadap 26 aktivis buruh sebaiknya tidak dilakukan karena mengandung unsur peradilan sesat.
    “Aksi massa 30 Oktober 2015 bukan tindak pidana yang melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” kata Iqbal.
    Menurut Iqbal, dalam menanggapi aksi tersebut, aparat seharusnya hanya membubarkan massa, bukan memukuli, merusak mobil komando, menangkap apalagi memidanakan para aktivis buruh, mahasiswa dan anggota Lembaga Bantuan Hukum.
    Pimpinan Kolektif Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) Ilham Syah menilai Indonesia sudah mengalami darurat demokrasi. Ancaman terhadap matinya demokrasi sudah nyata didepan mata.

        “Rakyat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul selalu dipersulit dan sangat mudah dikriminalisasikan. Namun, kaum pemodal disambut dengan ‘karpet merah’,” tuturnya.
    GBI yang merupakan gabungan konfederasi dan federasi serikat buruh dan pekerja menggelar aksi solidaritas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat 26 aktivis buruh disidangkan pada Senin.
    Massa aksi mengenakan pita hitam di lengan kirinya sebagai simbol duka atas matinya demokrasi terutama hak menyampaikan pendapat di muka umum
    Selain menyampaikan solidaritas kepada para aktivis buruh yang sedang disidang, GBI juga menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dinilai memiskinkan kaum buruh.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com