• Pengadilan Gelar Sidang Perdana Terdakwa Kasus Spam

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com- Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin, menggelar sidang perdana kasus sistem penyedia air minum (SPAM) di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan terdakwa BES.
    Sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram itu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi NTB Fathur Rauzin.
    “Bahwa perbuatan terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak mengindahkan ketentuan Pasal 89 Ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 54/2010 yang menyatakan, pembayaran bulanan/termin unuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,” kata Fathur Rauzin di hadapan majelis hakim.
    Majelis hakim dalam sidang tersebut dipimpin Heri Sutanto dengan anggota Edward Samosir dan AA Ngurah Rajendra. Sedangkan  terdakwa BES  didampingi penasihat hukumnya Edy Rahman.
    Akibat perbuatannya, lanjut Rauzin, terdakwa diduga telah merugikan negara dan menguntungkan pihak pemenang tender dari PT Artha Envirotama Jakarta sebesar Rp1.521.542.065,32. Nilai tersebut diperoleh penyidik jaksa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.
    “Nilai kerugian negara ini diperoleh BPKP berdasarkan hasil perhitungan tim ahli dari Universitas Mataram,” ujarnya.
    Tim ahli dari Unram, kata dia, menemukan ada dua item pelanggaran pidana yang disangkakan terhadap terdakwa, antara lain kekurangan pekerjaan fisik dalam pembangunannya dan “mark up” harga.
    “Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, untuk kurangnya pekerjaan fisik bangunan, nilainya mencapai Rp246.075.345. Itu terdiri atas delapan item pekerjaan,” kata Rauzin.
    Sedangkan, untuk “mark up” harga, Rauzin menyebutkan nilai yang dirilis BPKP Perwakilan NTB mencapai Rp1.275.466.730,42. Besaran tersebut terdiri dari empat item pekerjaan.
    Atas perbuatannya, BES yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tahun 2012 bernilai Rp12 miliar lebih itu, disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com