• PEMKOT Rancang Regulasi Kantong Plastik Berbayar

    0

    Palu, jurnalsumatra.com- Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun aturan tentang penerapan kantong plastik berbayar sebagai bentuk penguatan kebijakan yang berdampak pada kepentingan lingkungan.
    Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu Ahdari Dj Supu di Palu, Rabu, menyatakan bahwa regulasi yang sedang diupayakan oleh BLH bersama beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu untuk mendorong penerapan kantong plastik berbayar.
    “Daerah ini agak sulit untuk menetapkan kantong plastik berbayar dikarenakan sebelumnya masyarakat telah lama terbiasa untuk tidak membayar kantong plastik. Olehnya, perlu ada dukungan pemerintah daerah yaitu membuat regulasi di tingkat daerah, untuk pemaksimalan kantong plastik berbayar,” ucapnya.
    Ahdari menyebut dalam rancangan regulasi tersebut tidak hanya memuat tentang kepentingan ekonomis, melainkan juga melihat dan memuat kepentingan lingkungan.
    Sebab, kata dia, kantong plastik yang tidak lagi digunakan atau selesai digunakan untuk mengantongi barang bawaan dapat menambah volume sampah yang ada di daerah tersebut.
    Rancangan regulasi itu harus lebih berat atau lebih mengakomodir kepentingan pemeliharaan dan perlindungan serta pelestarian lingkungan ketimbang ekonomis.
    “Yang kita inginkan adalah, dengan adanya regulasi tersebut dapat memberikan efek atau perubahan perilaku masyarakat, sehingga kantong plastik yang tidak digunakan tidak menambah volume sampah,” ujarnya.
    Perilaku tersebut membuat kantong plastik bertebaran di ruas-ruas jalan atau lingkungan pemukiman masyarakat, yang menambah volume sampah yang ada di daerah.
    “Kantong plastik ketika di angkut oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah, juga tidak akan hancur. kecuali dibakar, ini yang menjadi masalah dalam menjaga kualitas lingkungan,” ujarnya.
    Pihaknya berharap pihak pengelola swalayan, supermarket serta kios-kios kecil dapat menerapkan kebijakan kantong berbayar, serta masyarakat sadar akan dampak buruk yang lahir dari kantong plastik yang tidak hacur jika tertimbun tanah.
    Terkait hal itu Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Erfandi Suyuti mengatakan bahwa daerah itu belum dapat menerapkan kantong plastik berbayar.
    “Jika kita ingin menerapkan kantong plastik berbayar, maka objek atau dasar pelaksanaan kita apa,” tanyanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com