• Pemkot Pangkas Beberapa Perizinan

    0

        Solo, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta segera menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan beberapa perizinan, kata  Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMPT) Pemkot Surakarta Toto Atmanto.
    “Pemkot kini menunggu diterbitkannya regulasi mengenai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk melaksanakan peraturan baru tersebut,” kata Kepala BPMPT Pemkot Surakarta Toto Atmanto di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
    Ia mengatakan, pemangkasan perizinan oleh pemerintah pusat bakal berimbas pada potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi  izin tersebut.
    Sebelumnya, pemerintah pusat akan memangkas sejumlah izin di tingkat daerah dan pusat yang dinilai menghambat investasi. Izin itu di antaranya izin gangguan atau HO, izin tempat usaha dan izin prinsip bagi usaha menengah kecil.
    BPMPT Pemkot Surakarta mencatat akan kehilangan pendapatan hingga Rp1 miliar. Pendapatan tersebut diperoleh dari retribusi izin gangguan (HO). “Dari 62 jenis perizinan, hanya tiga izin yang kami tarik retribusi, yakni izin mendirikan bangunan (IMB), HO dan cetak peta. Artinya jika HO dihilangkan, maka pemasukan retribusi dari HO tentu hilang,” katanya.
    Toto mengatakan, Pemkot Surakarta akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat sebagai acuan dalam menerapkan proses perizinan. Meskipun, izin gangguan sebenarnya masih dibutuhkan dalam mendirikan suatu usaha, terutama yang berada di lingkungan perkampungan.
    Ia mengatakan, dengan ketiadaan izin gangguan, pemda berkewajiban untuk tidak asal menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB). IMB diterbitkan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini untuk meminimalisasi persoalan pascapenerbitan IMB.
    “Ya kalau zona bangunan sudah benar tidak akan masalah. Yang jelas kami menunggu pedoman dari pusat dulu seperti apa,”  katanya.
    Toto mengungkapkan ada beberapa kasus perizinan mendirikan tempat usaha terganjal izin gangguan dari lingkungan setempat. Padahal sudah sesuai dengan aturan RTRW bahwa kawasan itu ditetapkan sebagai zona bisnis.
    Hal ini memang terkadang menghambat investasi masuk di Kota Solo. Namun pihaknya melakukan beragam upaya, salah satunya melalui pendekatan kepada warga setempat.
    “Sebenarnya selama ini yang sering membuat penerbitan izin usaha lama bukan di HO, tapi di proses penyusunan amdal (analisis dampak lingkungan) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin),” katanya.
    Ia mengatakan untuk itu pihaknya  sepakat jika proses amdal dan andalalin digabungkan dan untuk pengurusan amdal lama karena dokumen dibuat pemrakasa. Kemudian dokumen disampaikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH).
    Dikatakan, selanjutnya dokumen disidangkan, dibahas dan ditayangkan sebelum diterbitkan. Proses ini sama dengan penyusunan anadalalin di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).
    “Ya mestinya amdal dan andalalin bisa dijadikan satu, karena satu kesatuan. Tidak seperti sekarang amdal di BLH dan andalalin di Dishubkominfo. Baru nanti diproses untuk IMB, jadi alurnya terlalu lama,” kata Toto.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com