• PEMKOT Mataram Perlu Bentuk Tim Pengkaji Investor

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dinilai perlu membetuk tim pengkaji investor untuk melakukan penilaian terhadap keseriusan calon investor berinvestasi di kota ini.
    “Kita sangat ‘welcome’ dengan investor, tetapi kita juga harus selektif, karena itu perlu tim pengkaji investor,” kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Rolisakan di Mataram, Selasa.
    Hal itu disampaikan wakil wali kota menanggapi adanya beberapa investor yang hendak mengelola “Mataram Water Park” (MWP) di taman Bumi Gora Jalan Udayana, yang selama ini dibangun pemerintah kota namun hingga sekarang  aset bernilai sekitar Rp6 miliar tersebut mangkak akibat adanya kesalahan teknis pembangunan.
    Mohan mengatakan, keberadaan tim pengkaji investor ini dinilai perlu karena Kota Mataram sudah beberapa kali mendapatkan investor yang melakukan wanprestasi.
    “Padahal, rencana investor itu terkait juga secara politis sehingga cukup mengganggu rencana besar yang ada, apalagi masyarakat sudah bersemangat memberikan dukungan tetapi harus kandas,” ujarnya.
    Rencana pembangunan yang hendak dilakukan oleh investor di Kota Mataram antara lain reklamasi Pantai Ampenan yang akan dilakukan oleh investor dari PT Gunung Lawu dan Taman Loang Baloq oleh PT Mas Murni Sejahtera yang akhirnya penataan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram.
    Berdasarkan pengalaman itu, Mohan berharap agar investor yang akan mengelola MWP adalah investor yang benar-benar serius ingin mengelolanya secara maksimal.
    Karena itu, katanya, apa yang menjadi orientasi bisnis, MWP mau diapakan, apa keuntungannya buat pemerintah kota dan apa yang menjadi dampak bagi masyarakat harus dapat dijelaskan oleh para investor.
    “Tujuannya, supaya investasi yang akan kita serahkan itu bisa lebih jelas,” katanya.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mataram H Mahmuddin Tura sebelumnya menyebutkan, keberadaan MWP saat ini sudah banyak dilirik para investor.
    Investor itu ada yang langsung ke wali kota, wakil wali kota, asisten, bahkan Bappeda, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian terhadap investor-investor tersebut.
    “Untuk kepastian siapa yang berhak mengelola MWP, sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah, namun tetap harus melalui beberapa tahapan proses, salah satunya melakukan ekspose terhadap program rencana mereka,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com