• Pemkab Lahat dan Kejari Bentuk TP4D

    0

    Lahat, jurnalsumatra.com – Kekhwatiran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Lahat, dinilai memperlambatnya pembangunan di Bumi Seganti Setungguan ini.

    Pasalnya, penggunaan anggaran harus menjadi evaluasi untuk bergerak cepat ditahun 2016. Oleh karenanya, Pemkab dan Kejari Lahat membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna mengurangi rasa ketakutan SKPD dalam mengelola anggaran.

    Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rifa’i,SE mengatakan, Pemkab Lahat mengakui jika selama ini penyerapan anggaran pembangunan kurang optimal, hai ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kekhawatiran masing-masing SKPD itu sendiri jika kedepan bisa berdampak atau bersinggungan dengan permasalahan hukum.

    “Dengan telah dibentuk dan disosialisasikannya TP4D kedepan keragu-raguan ini bisa sedikit diminimalisir, demi pemaksimalan jalannya pembangunan dilapangan,” imbuhnya.

    Nah, dengan adanya TP4D ini, kata Aswari, masing-masing pimpinan SKPD, atau pengambil kebijakan dan juga penanggung jawab anggaran, kiranya kedepan menjadi lebih percaya diri, khususnya didalam pengalokasian penganggaran dan pelaksanaan pembangunan masing-masing sektornya.

    “Selama sesuai aturan dan petunjuk yang ada, keraguan akan penggunaan dan penyerapan anggaran jelas tak boleh lagi terjadi. Semuanya demi jalannya roda pembangunan dilapangan, dan masyarakat yang sudah menantikannya,” tukasnya lagi.

    Selain itu, dengan terbentuknya TP4D ini minimal kedepan sejak sebelum proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau poin pembangunan yang ada, sudah ada tempat untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran atau saran pendapat, agar dampak hukum bisa dihindari seminimal mungkin.

    “Kami ucapkan terima kasih atas terbentuknya tim ini. kedepan, sudah tidak ada alasan lagi untuk ragu-ragu dalam menjalankan roda pembangunan yang ada. Namun tetap pula, jangan dilupakan masalah aturan hukum yang ada, dan itulah guna TP4D ini sendiri,” tegasnya.

    Kajari Lahat, Helmi W SH MH menjelaskan, keberadaan TP4D ini sendiri sesuai dengan petunjuk didalam UU No.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tah8un 2001 tentang pemberantasan korupsi, kemudian UU no.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, sampai pada terakhir diatur oleh Peraturan Jaksa Agung RI no.PER-009/A/JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI. Dimana tim TP4 D sendiri memiliki tugas dan fungsi meliputi mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif.

    “Salah satunya dengan memberikan penerangan hukum, khususnya sejak proses awal pelaksanaan pembangunan, melakukan diskusi bersama instansi pemerintah dalam mengidentifikasi masalah penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, sampai pada memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir,”jelasnya.

    Menurut Helmi, dengan adanya TP4D sendiri juga diharapkan bisa membuka peluang koordinasi dengan aparat pengawasan intern daerah, untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, serta juga dapat bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

    “Disini juga nantinya akan membuka peluang pelaksanaan penegakkan hukum refresif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern, sehingga semuanya akan lebih terkontrol dan jalannya pelaksanaan pembangunan bisa lebih maksimal kedepannya,” imbuh Helmi. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com