• Pemerintah Bangun Balai Latihan Terpadu Di Batam

    0

    Batam, jurnalsumatra.com – Pemerintah Pusat bersama Provinsi Kepri akan membangun Balai Pelatihan Tenaga Kerja di Pulau Bulang Kota Batam untuk melatih mantan TKI yang dideportasi atau calon TKI agar memiliki keahlian sebelum bisa disalurkan lagi.
    “Kami sudah bertemu dengan BNP2TKI. Menurut mereka deportasi dan pengembalian TKI bermasalah ke daerah asal tidak memberikan solusi. Sehingga di Batam akan dibangun balai latihan bagi mantan TKI, calon TKI yang ingin menyeberang melalui Batam namun tidak memiliki keterampilan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Zarefriadi di Kantor BP Batam, Rabu.
    Ia mengatakan, kemungkinan balai yang dilengkapi dengan asrama tersebut akan mulai dibangun pada 2017 meski hingga saat ini luas bangunan dan luas lahan yang digunakan belum dipastikan.
    “Yang pasti di Pulau Bulang Batam. Luas bangunan dan luas lahan belum dipastikan. Namun harapan kami minimal 20 hektare lahannya,” kata dia.
    Selain untuk pelatihan mantan dan calon TKI, kata dia, Balai tersbeut juga bisa difungsikan untuk melatih calon tenaga kerja dari Batam agar mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya.
    “Ini ibarat pelayanan terpadu satu pintu. Semua pelatihan disitu. Harapannya mantan dan calon TKI serta masyarakat usia produktif bisa memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan kerja. Kenapa untuk TKI? karena Batam merupakan salah satu pintu keluar TKI dari berbagai daerah ke Malaysia, Singapura dan negara lain. Deportasi TKI bermasalah juga melalui Kepri,” kata Zaref.
    Zaref juga berharap dengan pendirian balai pelatihan tersebut pemanfaatan dana izin memperpanjang tenaga kerja asing (IMTA), akan lebih maksimal.
    “Untuk tahun ini saja, Pemkot Batam mengalokasikan dana IMTA, sebesar Rp17,3 miliar, untuk melatih pekerja lokal, sekaligus sertifikasi,” kata dia.
    Staf Khusus Kepala BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto di Batam sebelumnya mengatakan akan menerapkan program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan di Kota Batam sebagai upaya menyelesaikan masalah TKI Non Prosedural.
    Dedi mengatakan Batam merupakan Pilot Project selain Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan Entikong Kalimantan Barat.
    Dedi mengatakan telah bertemu dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemkot Batam serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Batam, untuk memaparkan rencana kerja awal dan sekaligus meminta komitmen dalam mendukung program ini.
    “Program poros sentra ini merupakan terobosan dari BNP2TKI untuk memberikan layanan terpadu bagi TKI/Calon TKI di kawasan  perbatasan yang sering mengahadapi permasalahan,” kata dia.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com