• Pejabat Sumsel Diklati Akrual

    0
    Pejabat Sumsel Diklati Akrual

    Pejabat Sumsel Diklati Akrual

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) ikuti diklat terkait pengelola keuangan daerah berbasis akrual, Pemprov Sumsel menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2016 untuk seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV.

    Pemprov Sumsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik didukung sistem yang handal, SDM yang kompeten dengan harapan dapat menghasilakan laporan keuangan yang baik pula.

    Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih kekurangan tenaga di bidang keuangan sehingga dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran belum maksimal.

    Selain itu, tenaga keuangan tersebut hanya berada di beberapa dinas saja belum merata, kata Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel Djoko Imam Santoso, usai membuka pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual, di Palembang,(29/3/2016).

    “Tenaga keuangan seharusnya lebih banyak agar dalam menyusun anggaran semakin tepat sasaran, kata dia lagi.Menurutnya, bukan itu saja, tenaga keuangan juga sangat diperlukan supaya efisiensi dalam keuangan untuk pembangunan akan semakin maksimal,”.terangnya

    “Joko menmbakan, Pemprov Sumsel untuk menambah kekurangan tenaga keuangan tersebut melakukan pendidikan dan pelatihan dalam memaksimalkan tata kelola keuangan yang baik,”jelasnya.

    Dengan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan tersebut diharapkan dalam pengelolaan keuangan nanti akan semakin baik. “Pada pelaksaan diklat bidang keuangan pada tahun 2016 ini dalam pengelolaan keuangan harus berbasis akrual, sehingga sumber daya manusia yang diperlukan perlu dipersiapkan”,jelas joko.

    Sementara Kepala Badan Diklat Sumsel Musni Wijaya mengukapkan, Pemprov Sumsel saat ini masih kekurangan tenaga di bidang keuangan.

    Diklat ini sudah dimulai secara bertahap sejak 2015 lalu, namun hanya bisa dilaksanakan sebanyak tiga angkatan dalam satu angkatan terdapat 40 orang, untuk itu Diklat ini dilakukan berdasarkan instruksi BPK bahwa seluruh pejabat esellon II, II, dan IV harus paham dengan tata kelola keuangan berbasis akrual ini.

    Musni mengukapkan , karena keterbatasan anggaran, untuk sementara Diklat dilakukan dengan skala prioritas, salah satunya tata kelola keuangan berbasis akrual inilah yang menjadi skala prioritas karena memang sudah harus diterapkan di tahun 2016.

    “Diklat sebenarnya hak dari seluruh pegawai paling tidak 80 jam setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi, seperti harapan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin seluruh aparatur harus memiliki kompetensi dibidang masing-masing,” tegasnya.

    Karena itu, pihaknya melaksanakan pendididikan dan pelatihan di bidang keuangan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut diharapkan dalam pengelola keuangan berbasis akrual di daerah itu akan semakin baik, katanya lagi.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com