• Menpan RB Datangi KPK Tanyakan Data LHKPN

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendatangi KPK untuk mengklarifikasi data pejabat negara yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    “Pertama, saya selaku pembantu presiden yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi ingin meminta klarifikasi atas pernyataan KPK mengenai pejabat-pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya,” kata Yuddy saat tiba di gedung KPK sekitar pukul 13.15 WIB.
    Sebelumnya diketahui berdasarkan data KPK per 8 Maret 2016, terdapat 9.755 anggota DPR, DPD dan DPRD yang belum menyerahkan LHKPN atau 72,72 persen dari total wajib lapor. Sementara lembaga eksekutif ada 28,74 persen penyelenggara negara yang belum melapor, yudikatif sebesar 12,43 persen dan BUMN/BUMD sejumlah 20,76 peresen.
    “Kedua, selaku bagian dari pemerintahan eksekutif, kami ingin lebih berkoordinasi dengan KPK. Ketiga, kami datang untuk membantu tugas-tugas KPK,” ungkap Yuddy.
    Namun Yuddy mengaku tidak memiliki data LHKPN versi pemerintah.
    “Justru (data) itu yang ingin kami tanyakan kepada KPK,” tambah Yuddy.
    Yuddy tercatat sebagai menteri pertama dari 34 menteri di dalam Kabinet Kerja yang menyerahkan LHKPN ke KPK yaitu pada 5 November 2014, beberapa hari setelah dilantik. Namun LHKPN yang diserahkan Yuddy pertama kalinya itu belum lengkap sehingga ia harus melengkapi ulang syarat-syarat yang diminta KPK.
    Saat ini KPK juga sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LHKPN yang mengisi ikut mengatur mengenai sanksi dan penyederhanaan format LHKPN.
    “Sekarang kita dorong ada PP yang mengatur sanksi administratif secara jelas. Naskah akademik sedang kami susun dan PP ini jadi bahan wajib bagi pejabat-pejabat publik untuk menyampaikan dan kalau tidak dilakukan ada sanksinya yang jelas misalnya potong gaji, penundaan kenaikan pangkat, atau sebagai syarat wajib untuk promosi. Sanksinya harus jelas kalau misal sanksi pidana tidak bisa,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/3).
    Ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.
    Kemudian Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
    Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.
    Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia; (9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). Penyidik; (13) Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek; (14) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; (15) Pemeriksa Bea dan Cukai; (16) Pemeriksa Pajak; (17) Auditor; (18) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; (19) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan (20) Pejabat pembuat regulasi
    Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN tertuang pada diatur pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com