• Mahkamah Konstitusi tak terima uji materi UU ASN

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN.

    “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.

    Adapun permohonan uji materi atas ketentuan tersebut diajukan oleh sejumlah mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2004-2009 dan 2009-2014.

    Mahkamah berpendapat bahwa permohonan yang diajukan tersebut bersifat kabur dan para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

    Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam membacakan pertimbangan Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak mengikuti ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang Undang di MK.

    “Sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur,” ujar Anwar.

    Selain itu, permohonan tersebut dinilai Mahkamah tidak berkaitan dengan kerugian hak konstitusional para pemohon.

    “Tidak ada relevansinya dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian,” tambah Anwar.

    Sebelumnya para pemohon menilai telah terjadi diskriminasi dalam ketentuan Pasal 2 angka 4 dan penjelasannya serta Pasal 2 angka 6 dan penjelasannya UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengakui pemerintah daerah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pejabat negara.

    Tidak diakuinya anggota DPRD sebagai pejabat negara dianggap pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan diskriminasi dalam hukum.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com