• Legislator: Warga Surabaya Masih Pertanyakan Dana Jasmas

    0

    Surabaya, jurnalsumatra.com – Legislator menyatakan masih banyak warga Kota Surabaya yang mempertanyakan dana hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) yang kini hanya bisa diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
    Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Sugito di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa pada saat melakukan reses, 19–24 Maret 2016, pihaknya kerap kali ditagih warga soal dana jasmas.
    “Selama ini masyarakat bisa mengajukan proposal untuk pengadaan terop, sound system, baju pengajian, dan sebagainya,” katanya.
    Namun, lanjut dia, pengajuan masyarakat tersebut tidak bisa dilakukan karena yang dapat menerima bantuan hibah yang sudah memiliki badan hukum. Hal ini sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900/4627/SJ yang mengatur bahwa dana hibah Jasmas hanya bisa diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang berbadan hukum.
    Akan tetapi, lanjut dia, sejak turunnya SE Mendagri pengucuran dana jasmas tidak bisa dilakukan, kecuali kepada badan maupun yayasan yang memiliki badan hukum.
    “Akhhirnya, ya, kita harus menjelaskan masalah itu kepada mereka (masyarakat) kondisinya seperti ini,” katanya.
    Sugito mengatakan bahwa kegiatan pembangunan yang dari usulan warga yang bisa diakomodasi dalam musrenbang atau lainnya, sebagian besar berkaitan dengan proyek fisik.
    “Kalau pavingisasi, pembangunan gorong-gorong, dan penerangan jalan, bisa dilakukan tanpa jasmas,” katanya.
    Hal sama juga dikatakan anggota Komisi C DPRD Surabaya Camelia Habibah. Dia mengakui sejak adanya SE Mendagri yang mengatur penerima hibah, pihaknya tidak bisa menjalankan fungsinya menyerap aspirasi secara maksimal.
    “Bagaimana lagi itu aturan pusat,” ujarnya.
    Ia menegaskan sejak ada SE Mendagri, pihaknya harus menjelaskan kepada warga soal mekanisme penerimaan.
    Untuk memberikan pemahaman tersebut, dia merasa agak kesulitan karena konstituennya sebagian besar berada di kawasan Surabaya utara yang rata-rata pendidikannya menengah ke bawah.
    “Namanya warga, apalagi daerah utara. Kalau sudah pokoknya, ini yang sulit,” katanya.
    Bahkan, menurut anggota Komisi C ini, muncul ungkapan warga seolah ada diskriminasi dalam pemberian dana hibah karena pada periode sebelumnya beberapa warga di kawasan tertentu menerima anggaran tersebut.
    “Dipikir pilih kasih, sana dikasih sini tidak,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com