• Legislator Papua Serap Aspirasi Warga Terkait Kesehatan

    0

        Jayapura, jurnalsumatra.com – Anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua Kristhina R.I Luluporo menjaring serta menyerap aspirasi warga terkait pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Papua Sehat (KPS) di Kota Jayapura
    Penjaringan aspirasi melalui masa reses itu berlangsung di daerah pemilihan I Distrik Abepura, dengan melibatkan para kepala kampung, kepala kelurahan, kepala Puskesmas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kepala Puskesmas, serta Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua
    “Setelah mendapatkan masukan dari warga kelurahan, serta dari RT dan RW, pelayanan kesehatan dengan penggunaan Kartu Papua Sehat dan Kartu Indonesia serta kartu Jaminan Kesehatan Nasional masih tumpang tindih,” kata anggota komisi II DPR Papua Kristhina R.I Luluporo, usai melakukan masa “reses” di daerah pemilihan I Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu.

        Dia menjelaskan, dalam masa reses ini dengan melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua bertujuan untuk menjelaskan manfaat Kartu Papua Sehat dan Katu Jaminan Kesehatan Nasional, sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kartu tersebut
    “Ternyata dari diskusi yang dibangun, banyak warga belum mendapatkan kartu sehat tersebut, belum semua warga Kota Jayapura  mendapatkan kartu kartu sehat ini,” ujarnya
    Lanjut dia, dari diskusi yang dibangun, banyak warga belum memiliki kartu Papua Sehat dan JKN karena belum memiliki Kartu Keluarga  dan Kartu Tanda Penduduk, dan ini menandakan banyak warga belum mengantongi kartu sehat yang diluncurkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat
    “Kita berharap kepada Dinas Kesehatan Papua dan juga kepada semua Puskesmas yang ada di Kota Jayapura, jangan mempersulit warga yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya orang asli Papua yang benar-benar membutuhkan sentuhan-sentuhan dari pada kartu itu dan merasakan manfaatnya melalui biaya atau dana otsus yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan terutama untuk mebiayai kartu Papua sehat,” ujarnya.

        Setelah reses,  pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah kota bahwa pelayanan kesehatan di masing-masing Puskesmas selama 24 jam harus melibatkan pihak keamanan, agar supaya pelayanan kesehatan selama 24 jam itu benar-benar dijalankan
    “Ini memang kendala bagi Puskesmas kita, untuk puskesmas di kota mungkin tidak terlalu bermasalah tetapi bagaimana dengan Puskesmas yang jauh dari kota bagaimana karena masalah keamanan tadi,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com