• KPU Bahas Anggaran Pilkada 2018

    0

    Lahat, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat, Syamsulrizal Nusir membenarkan, bahwasanya pihaknya kini akan melakukan pembahasan perihal anggaran yang diperuntukan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2018 mendatang.

    “Untuk besarannya yang akan disetujui dalam anggaran tersebut, belum bisa disebutkan sekarang, dimana, banyak hal yang perlu diperhitungkan hingga ke bagian terkecil,” katanya, ditemui, di ruang kerjanya, Rabu (16/3).

    Pembahasan dana pilkada ini, menurutnya, KPU Lahat tetap mengacu kepada Undang-undang (UU) No 8/2015 tentang pemilihan kepala daerah. Dimana, belum ada perubahan atas peraturan tersebut. “Apabila nanti KPU Pusat mengubah UU tersebut, maka, kita segera melakukan penyesuaian dan dapat masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2017 mendatang,” katanya.

    Syamsulrizal menambahkan, seluruh tahapan pilkada diperkirakan pertengahan 2017, oleh sebab itu, pihaknya langsung melakukan pembahasan, sehingga bisa masuk dalam babak pembahasan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Pembahasan dana pemilukada ini pada April 2016 sudah dimasukkan ke Pemda Lahat dimana, dana tersebut menggunakan APBD untuk didiskusikan pada APBD Induk 2017. Besaran dana belum bisa ditetapkan, sebab banyak hal-hal perlu dilaksanakan,” paparnya.

    Apabila perubahan UU No 8/2015 akan menyesuaikan segala ketentuan tersebut, maka katanya, diperkirakan ada kenaikan cost (biayan red), selain itu, kaitannya pemekaran kecamatan yang tinggal menunggu pengesahan dari Kemendagri, yakni, Lahat Selatan dan Mulak Sebingkai.

    “Sehingga memerlukan dana ekstra, sehubungan rencana pemekaran dua kecamatan baru, harus ada petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), perkiraan penambahan mata pilih harus diantisipasi sedini mungkin,” ujar.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Lahat, Yohn Tito SH MM mengatakan, pihaknya siap memberikan informasi kaitannya dengan jumlah penduduk di Bumi Seganti Setungguan kepada KPU.

    “Data-data penambahan penduduk termasuk didalamnya masyarakat yang sudah meninggal dunia, pindah atau datangan akan disiapkan dan disampaikan kepada KPU, sehingga valid dan sukses,” terangnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com