• KPK-Kemenpan Kaji Aturan Pertegas Pelaporan LHKPN

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengkaji aturan untuk mempertegas ketaatan para pejabat dalam memenuhi ketentuan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    “Kami bersama dengan Kementerian PAN akan membuat suatu peraturan mungkin dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau bentuk lain terkait sanksi (untuk pelaporan LHKPN),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Jumat.
    Supaya pejabat-pejabat itu terdorong untuk melaporkan, misalnya diancam sanksi penundaan jabatan atau pencopotan dari jabatan, hal-hal dari itu yang nanti akan kita pikirkan, katanya, terkait ketidakpatuhan sejumlah pejabat menaati LHKPN.
    Alexander menyampaikan hal tersebut seusai menerima Menpan RB Yuddy Chrisnandi yang meminta klarifikasi data penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK.
    “Selama ini belum ada sanksi administrasi (yang diatur) dengan peraturan pemerintah, tapi ada beberapa instansi pemerintah atau lembaga atau pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan peraturan masing-masing instansi mungkin akan kita dorong dibuat peraturan pemerintah atau semacam itu supaya ada keteraturan pemberian sanksi itu,” tambah Alex.
    Sanksi bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN baru tertuang pada pasal 20 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu pengenaan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun belum ada aturan turunan dari UU yang mengatur mengenai sanksi administratif tersebut.
    “Jadi ini yang terkait dengan penyelenggara negara ada beberapa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang memperluas arti penyelenggara negara. Berdasarkan UU No 28 tahun 1999, penyelenggara negara hanya disebut anggota DPR sebetulnya tidak hanya itu tapi juga DPRD. Kemudian misalnya Kementerian Keuangan bukan hanya pejabat eselon 1 atau 2 tapi pejabat fungsional di Direktorat Jenderal pajak masuk dalam penyelenggara negara dan wajib lapor,” ungkap Alex.
    Berdasarkan data KPK per 8 Maret 2016, terdapat 9.755 anggota DPR, DPD dan DPRD yang belum menyerahkan LHKPN atau 72,72 persen dari total wajib lapor sebanyak 13.414 orang. Sementara lembaga eksekutif masih ada 28,74 persen penyelenggara negara yang belum melapor dari total 222.046 wajib lapor. Selanjutnya instansi yudikatif ada 12,43 persen dari 11.593 orang dan BUMN/BUMD sejumlah 20,76 persen dari total 26.861 wajib lapor.
    Menpan RB Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa seluruh menteri Kabinet Kerja sudah melaporkan LHKPN milik mereka.
    “Saya sudah meminta klarifikasi kepada Pak Pahala (Deputi Pencegahan) dan Pak Alex tentang penyelenggara negara, karena saya selaku pembantu presiden di bidang aparatur pemerintah memiliki ‘concern’ apakah ada pejabat-pejabat pemerintahan eksekutif yang belum melaksanakan kewajibannya. Dari klarifikasi yang dijelaskan, di tingkat menteri-menterinya dipastikan tidak ada menteri kabinet kerja sudah melaporkan LHKPN yang ter-update, menteri-menteri semua sudah melaporkan 100 persen,” ungkap Yuddy.
    Yuddy tercatat sebagai menteri pertama dari 34 menteri di dalam Kabinet Kerja yang menyerahkan LHKPN ke KPK yaitu pada 5 November 2014, beberapa hari setelah dilantik. Namun LHKPN yang diserahkan Yuddy pertama kalinya itu belum lengkap sehingga ia harus melengkapi ulang syarat-syarat yang diminta KPK.
    Ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai pelaporan LHKPN yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;  Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
    Berdasarkan ketentuan tersebut, ada sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara negara yaitu (1) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; (2) Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; (3) Mengumumkan harta kekayaannya.
    Penyelengara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (7) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada BUMN dan BUMD; (8) Pimpinan Bank Indonesia; (9) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; (10) Pejabat Eselon I dan II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (11) Jaksa; (12). Penyidik; (13) Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek; (14) Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; (15) Pemeriksa Bea dan Cukai; (16) Pemeriksa Pajak; (17) Auditor; (18) Pejabat yang mengeluarkan perijinan; (19) Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan (20) Pejabat pembuat regulasi. (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com