• KPK Ajukan Banding Atas Vonis Ilham Arief

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – KPK akan mengajukan banding terhadap vonis mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang tahun 2007-2013.
    “Iya pasti banding, standarnya KPK kan kalau kurang dari dua pertiga kan banding,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin.
    Pada Senin ini majelis pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan pidana denda senilai Rp100 juta subsider 1 bulan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.
    Vonis tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Ilham divonis selama 8 tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp5,05 miliar subsider 3 tahun kurungan.
    “Biasanya besok penuntut lapor ke kita, penuntutnya sudah ada usulannya biasanya usulannya kurang dari dua pertiga itu banding, kita akan setujui usulannya,” tambah Agus.
    Memori banding pun akan diajukan paling lambat dua pekan ke depan.
    “Biasanya 14 hari kerja (akan diajukan),” ungkap Agus.
    Majelis hakim yang terdiri atas Tito Suhud, M Mukhlis, Casmaya, Ugo dan Sofialdi menilai Ilham sebagai Wali Kota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu dinilai bersama-sama dengan Direktur Utama PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja selama 2007-2013 merugikan keuangan negara senilai Rp45,844 miliar dengan PT Traya Tirta Makassar mendapat sejumlah Rp40,339 miliar.
    PT Traya Tirta Makassar adalah pihak ketiga dalam Kerjasama Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang Makassar yang menjadi rekanan PDAM Kota Makassar. Hengky pada periode 15-18 Januari 2007 memberikan uang kepada Ilham karena telah menunjuk PT Traya dalam kerja sama ROT IPA II Panaikang yaitu Rp250 juta (15 Januari 2007), Rp750 juta (16 Januari 2007), Rp750 juta (17 Januari 2007) dan Rp250 juta (18 Januari 2007) sehingga nilai total Rp2,5 miliar.
    Ilham bahkan memperpanjang jangka waktu investasi selama empat tahun mulai 29 Mei 2009, sehingga pada 1 Juni 2010 Hengky kembali memberikan uang Rp400 juta kepada Ilham. Pada 17 Oktober 2010 Ilham masih meminta uang kepada Hengky sebesar Rp1,34 miliar untuk mengganti pengeluaran PDAM Kota Makassar yang digunakan untuk kepentingan Ilham. Atas permintaan tersebut Hengky menyetujuinya dan selanjutnya pada 8 Desember 2011 Ilham kembali menerima uang dari Hengky sebesar Rp215 juta dan Rp300 juta.
    Uang-uang itu ditampung Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Panakkukang Makassar Suhardi Hamid. Dana tersebut digunakan untuk pendanaan klub sepak bola PSM Makassar yang dipimpin oleh Ilham Arief.
    Hakim pun menilai Ilham Arief menerima 2 kali cek sebesar Rp200 juta dari Hengky Widjaja yang sebagian diberikan kepada orang lain sehingga hanya tinggal Rp150 juta yang dinilai langsung dinikmati Ilham.
    “Pidana tambahan sebesar-besarnya adalah uang yang diperoleh pelaku meski tidak menguasai secara fisik tapi diperoleh transfer dana Rp4,1 miliar dari PT Traya ke terdakwa yang digunakan untuk masjid terapung dan PSM Makassar sehingga yang dinikmati adalah Rp150 juta sehingga yang harus dibayar 150 juta,” kata anggota majelis hakim Ugo.
    Dalam putusan ini, anggota majelis hakim Sofialdi juga mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) yang menyatakan bahwa keseluruhan perkara bukan ranah pidana melainkan perdata sehingga Ilham harus dibebaskan dari seluruh tuntutan. Saat hakim Sofialdi membacakan pendapatnya, sekitar 200 orang pendukung Ilham pun bersorak.
    Atas putusan tersebut, Ilham dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir, sedangkan Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri mengungkapkan sejumlah ketidaksetujuan terhadap vonis itu.
    “Sejumlah hal yang masih dipertimbangkan oleh kami adalah besarnya hukuman pidana, perbedaan uang pengganti dan ‘dissenting opinion’. Lagipula tidak mungkin ada saksi yang langsung mengatakan bahwa ia disuruh Ilham untuk mengajukan PT Traya dan gugatan yang diajukan PT Traya kepada PDAM Makassar hanyalah pada 2007-2008 bukan hingga 2013,” kata jaksa Ali setelah sidang.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com