• Gebernur: SDM Pengelola Pelaporan Keuangan Masih Rendah

    0

    Kendari, jurnalsumatra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam mengatakan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra masih rendah.
    “Akibat masih rendahnya SDM pengelola pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual ini, menyebabkan sejumlah pemerintah kabupaten/kota se-Sultra belum bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya di Kendari, Selasa.
    Menurut dia, dari 15 kabupaten/kota termasuk Pemerintah Provinsi Sultra yang sudah menyusun LPKD, baru lima daerah termasuk Pemerintah Provinsi Sultra yang pengelolaan pelaporan keuangannya memperoleh WTP dari BKP.
    Sementara pelaporan pengelolaan keuangan 11 kabupaten/kota lainnya kata dia, rata-rata masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP oleh BKP.
    “Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan BPK untuk membatu mengembangkan SDM pengelola pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual di daerah ini sehingga seluruh pemerintah kabupaten/kota bisa memperoleh penilain WTP,” katanya.
    Sementara itu anggota IV BPK RI, Bhrrul Akbar meminta Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat dengan pihak Inspektorat bersama BPK setiap tiga bulan sekali untuk membahas tekhnis pengelolaan pelaporan keuangan negara berbasis akrual.
    “Saya pikir, dengan terus menerus melakukan pertemuan setiap tiga bulan sekali dengan inspektorat bersama BPK, akan berdampak pada perbaikan pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
    Menurut dia, dalam memeriksa LKPD, BPK hanya melihat tiga hal, yakni penyerapan anggaran, tingkat kemahalan dan tipikor.
    Tipikor kata dia dapat dilihat dari dua aspek, yakni mark up atau penggelembungan harga dan pembiayaan fiktif.
    “Saya percaya tidak ada kepala daerah yang mau melakukan mark up atau pembiayaan fiktif, namun bila dalam pengelolaan pelaporan penggunaan keuangan tidak mematuhi ketentuan, bisa saja masalah seperti itu muncul,” katanya.
    Oleh karena itu kata

    dia, agar kepala daerah tidak bermasalah dengan LKPD, maka suka atau tidak suka harus menerapkan pengelolaan pelaporan penggunaan keuangan negara berbasis akrual. (anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com