• FPDIP Situbondo Ingatkan PEMKAB Tidak Beli Kendaraan

    0

    Situbondo, jurnalsumatra.com- Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah kabupaten untuk tidak membeli kendaraan dinas untuk perorangan dan pembangunan gedung sesuai evaluasi dari Gubernur Jatim Soekarwo dalam APBD 2016.
    “Dalam hasil evaluasi Gubernur Jatim sudah jelas bahwa Pemkab Situbondo dilarang membeli mobil dinas perorangan. Gubernur menyarankan anggaran itu lebih bagus dipergunakan pelayanan publik,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Situbondo Narwiyoto di Situbondo, Minggu.
    Ia mengatakan hal itu terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diserahkan oleh Pemeritah Kabupaten Situbondo ke DPRD. Didalamnya sejumlah SKPD menganggarkan pengadaaan kendaraan dinas perorangan serta pembangunan gedung kantor.
    Menurut Narwiyanto, larangan pengadaan kendaraan dinas itu tertera pada Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/148.K/KPTS/013/2015, tanggal 14 Desember 2015, tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Situbondo tentang APBD 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penjabaran APBD 2016 pada poin V nomor 6.
    Menurut Ketua DPC PDI-P Situbondo itu, hasil evaluasi Gubernur Jatim juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dilarang menganggarkan pembangunan gedung kantor.
    “Saya hitung-hitung beberapa SKPD yang menganggarkan pengadaan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat yang jumlahnya sampai Rp4 miliar, dan pembangunan gedung kantor yang masuk dalam Rancangan APBD 2016 yang jumlahnya juga miliaran rupiah,” katanya.
    Dari hasil evaluasi Rancangan APBD 2016 itu, lanjut Narwiyoto, Pj Bupati Situbondo Zainal Muhtadien pada tanggal 14 Januari 2016 telah mengirim surat kepada beberapa SKPD agar tidak merealisasikan pengadaaan kendaraan dinas dan mengubah kegiataan pengadaan kendaraan dinas pada kegiatan palayanan untuk masyarakat.
    “Saya juga mendapatkan surat tembusan itu, dan yang saya baca hanya ada satu SKPD yang diperbolehkan merealisasikan pengadaan mobil box, yaitu Dinas perindustrian perdagangan dan ESDM karena untuk operasional di lapangan,” ujarnya.
    Dia menjelaskan bahwa dari evaluasi APBD 2016 oleh Gubernur, Dinas Pendidikan, Dinas PU Binamarga dan Dinas Kesehatan menganggarkan kendaraan dinas dan pembangunan gedung.
    Karena itu, ia mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan seharusnya lebih mengutamakan atau mengoptimalkan gedung yang ada, agar tidak terjadi pemborosan.
    “Evaluasi Gubernur di APBD 2016, menyebutkan kendaraan dinas lebih baik digunakan membeli kendaraan pemadam kebakaran atau ambulans karena itu langsung menyentuh pelayanan publik,” tuturnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com