• Formappi: DPD Terjebak Perebutan Kekuasaan Internal

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai Dewan Perwakilan Daerah kini seolah terjebak dalam perebutan kekuasaan internal, pasca-keributan dalam rapat paripurna DPD, Kamis (17/3) malam.
    “Alih-alih menjalankan koordinasi dan konsolidasi untuk membangun kekuatan lembaga, DPD malah terjebak pada urusan perebutan kekuasaan di internal,” ujar Lucius Karus, di Jakarta, Jumat.
    Lucius mengatakan keributan yang menghiasi rapat paripurna DPD cukup mengagetkan. DPD dinilai telah mencuri perhatian publik, bukan dengan keberhasilan dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui usulan-usulan kebijakan strategis, akan tetapi melalui suguhan drama perebutan kursi di internal mereka.
    “Tentu saja siapapun masyarakat pasti akan terhenyak. Bagaimana bisa di perjalanan yang sudah lebih dari setahun tiba-tiba riak internal DPD mencuat untuk merebut kursi pimpinan,” ucap dia.
    Lucius menekankan masyarakat bakal sulit berharap pada DPD, jika lembaga itu masih berkutat pada urusan kekuasaan.
    Atas dasar keributan yang terjadi, Lucius memandang bahwa internal DPD telah memberikan sumbangan bagi melekatnya ketidakpercayaan publik pada lembaga tersebut.
    “Bukan salah publik jika menilai DPD tak urgen untuk dipertahankan. DPD sendiri yang gagal meyakinkan publik mengenai urgensi keberadaannya,” kata dia.
    Dia menilai urusan pergantian pimpinan DPD seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. DPD semestinya bisa memperlihatkan keutamaan sikap yang lebih arif dan bijak dalam menyelesaikan masalah.
    “Hanya dengan begitu mereka bisa memikat simpati publik. Dan hanya dengan cara itu pula DPD bisa menjadi simpul gerakan bersama untuk memperkuat kewenangan mereka,” tutur Lucius.
    Sebelumnya, Rapat paripurna penutupan masa sidang Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Kamis (17/3) malam, diwarnai dengan keributan yang dipicu perubahan tata tertib dengan salah satu poinnya terkait batas masa tugas pimpinan DPD yang sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun, dan hanya dibatasi dua periode.
    Laporan soal masa jabatan itu disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) AM Fatwa, namun pimpinan DPD, Irman Gusman, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas enggan menandatangani sehingga memicu keributan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com