• Enam Hari Kerja Tunggu Tanda Tangan Wali Kota

    0

    Mataram, jurnalsumatra.com- Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mataram Cukup Wibowo mengatakan, surat keputusan enam hari kerja masih menunggu tanda tangan  Wali Kota Mataram, karena ada perubahan jadwal.
    “Jadi kemungkinan ada perubahan dimulainya kembali ke enam hari kerja pada Senin (4/4), dari rencana awal Jumat (1/4),” katanya kepada wartawan di Mataram, Selasa.
    Menurutnya, perubahan jadawal kembali ke enam hari kerja itu karena pertimbangan pada hari Jumat (1/4) merupakan hari terakhir pekan ini masuk jadwal lima hari kerja.
    “Setelah kita pertimbangkan, kita melakukan estimasi penerapan enam hari kerja akan dimulai pekan depan atau paling lambat minggu ke dua bulan April,” katanya.
    Ia mengatakan, keputusan enam hari kerja itu diajukan ke wali kota setelah menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah menerima usulan daerah untuk melaksanakan enam hari atau lima hari kerja.
    Keputusan itu sepenuhnya menjadi kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, intinya daerah harus memenuhi kuota dalam seminggu bekerja selama 37,5 jam.
    “Jadi pemerintah tidak membandingkan mana yang lebih baik, tetapi menyerahkannya ke daerah,” katanya.
    Dasar itulah, Bagian Organisasi langsung membuat konsep surat keputusan untuk pelaksanaan enam hari kerja yang saat ini masih belum ditandatangani wali kota.
    “Artinya, kapan kita mulai kembali keenam hari kerja kini tergantung dari keluarnya SK dari wali kota,” ujarnya.
    Cukup Wibowo yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol ini mengatakan, keputusan kembali keenam hari kerja karena kebijakan lima hari kerja belum sepenuhnya diakui pegawai sebagai jam kerja yang efektif.
    “Hal itu berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada pegawai lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Mataram yang  menyebutkan sebanyak 52,8 persen pegawai tidak setuju lima hari kerja, setuju 32,9 persen, dan netral 14,4 persen,” sebutnya.
    Namun demikian, katanya, hasil kuisioner bukanlah “voting”, akan tetapi hanya untuk mengetahui bagaimana respons pegawai terhadap penerapan lima hari kerja yang dilaksanakan sejak 1 September 2015 dan merupakan kebijakan penjabat Wali Kota Mataram sebelumnya.
    Menurutnya, besarnya persentase pegawai yang tidak setuju terhadap lima hari kerja kemungkinan dipengaruhi karena ada faktor-faktor yang khas seperti di kota besar.
    “Kalau di kota-kota besar lima hari kerja mungkin efektif sebab dipengaruhi karena jarak tempuh dan transportasi yang selalu macet, sementara di Mataram faktor itu sangat kecil sehingga lima hari kerja kurang cocok diterapkan,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com