• DPRD Sesalkan Sikap Dishubkominfo Soal Poto Tano

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Nurdin Ranggabarani menyesalkan sikap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang menutup mata atas rusaknya fasilitas dermaga dua Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.
    “Dermaga dua Pelabuhan Poto Tano ini rusak sudah satu bulan, tetapi meski sudah rusak belum juga ada tanda-tanda perbaikan yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB,” kata Nurdin Ranggabarani di Mataram, Rabu.
    Ia menuturkan, akibat kerusakan dermaga dua Pelabuhan Poto Tano itu, otomatis hanya ada satu dermaga yang bisa dioperasikan. Alhasil, antrean kendaraan di Pelabuhan Poto Tano menjadi tidak terelakkan.
    Bahkan, akibat lama antre itu, masyarakat sebagai pengguna jasa pelabuhan menjadi dirugikan karena harus menunggu lama untuk bisa untuk menuju Pelabuhan Kayangan yang ada di Pulau Lombok.

         “Bayangkan, akibat kerusakan itu mobilitas penumpang, kendaraan dan barang menjadi ikut terganggu, karena harus mengantre tujuh hingga 10 jam baru baru bisa diseberangkan menggunakan kapal feri,” jelas anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB tersebut.
    Menurut politisi PPP itu, semestinya terkait kerusakan yang terjadi di dermaga dua Pelabuhan Poto Tano, Dishubkominfo selaku otoritas pelabuhan tersebut harus bertanggung jawab dengan segera mengusahakan perbaikan.
    “Ini sudah tahu rusak satu bulan tidak diperbaiki. Semestinya dengan rentang waktu yang cukup lama Dishubkominfo sudah harus memperbaiki,” katanya.
    Sementara itu, saat diminta tanggapan terkait kerusakan dermaga dua Pelabuhan Poto Tano, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengaku akan segera memanggil dan memerintahkan Kepala Dishubkominfo NTB Agung Hartono untuk segera membenahinya.
    “Segera akan kita benahi, karena sebagai otoritas Pelabuhan Poto Tano, kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Dishubkominfo untuk memperbaikinya,” tegas wagub.
    Sebab, kata Amin, jika dibiarkan terlalu lama tanpa ada upaya perbaikan dikhawatirkan dampaknya akan semakin meluas. Mengingat, pelabuhan merupakan sarana publik yang berkaitan erat dengan masalah transportasi manusia dan distribusi barang.
    “Jadi apa yang menjadi masukan DPRD akan segera kita tindak lanjuti dengan perbaikan,” kata Muhammad Amin.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com