• DPRD Dukung “Merger” BPR NTB Demi Efisiensi

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat mendukung upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menggabungkan (merger) delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat demi efisiensi anggaran.
    Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, di Mataram, Selasa, mengatakan struktur organisasi di delapan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) NTB saat ini terlalu gemuk, sehingga kurang efisien dari sisi anggaran karena banyak pejabat yang harus digaji.
    “Di masing-masing BPR ada direktur utama, direktur-direktur dan komisaris utama serta komisaris-komisaris, itu struktur yang gemuk dan tidak efisien karena banyak yang harus digaji,” katanya.
    Jika dilakukan “merger” menjadi satu perusahaan, kata dia, otomatis struktur organisasinya akan lebih ramping karena hanya memiliki satu direktur utama dan satu komisaris utama.
    “Jadi DPRD sangat mendukung ‘merger’ itu demi efisiensi,” ucap Mori.
    Politisi dari Partai Gerindra ini berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Status dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB segera dibahas karena sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
    “Perda bisa disahkan tahun ini, tergantung cepat tidaknya draf raperda diserahkan Pemerintah Provinsi NTB,” katanya.
    Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah NTB Manggaukang Raba, mengatakan para pemegang saham sepakat untuk “merger” PD BPR NTB dan mengubah badan hukumnya dari PD menjadi PT.
    Delapan BPR NTB yang akan “merger”, yakni PD BPR NTB Kota Mataram, PD BPR NTB Kabupaten Lombok Barat, PD BPR NTB Lombok Tengah, PD BPR NTB Lombok Timur, PD BPR NTB Sumbawa Barat, PD BPR NTB Sumbawa, PD BPR NTB Dompu, dan PD BPR NTB Bima.
    Jika perusahaan daerah itu sudah menjadi PT, kata dia, diharapkan mampu bersaing dengan lembaga perbankan lainnya. Sebab, nilai aset dan modal akan lebih besar pula.
    Saat ini, modal dasar dari gabungan delapan PD BPR NTB itu mencapai Rp153 miliar.
    “Pemerintah Provinsi NTB selaku pemegang saham pengendali bersama dengan pemerintah kabupaten/kota yang juga pemegang saham berkomitmen memberikan penyertaan modal Rp300 sampai 500 juta dalam waktu lima tahun,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com