• BPD Berwenang Awasi Penggunaan Dana Desa

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Kepala Bidang  Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Nusa Tenggara Timur Frits Wungubelen mengatakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), telah diberi wewenang untuk mengawasi penggunaan dana desa.
    “Pengawasan dana desa itu dilakukan oleh masyarakat melalui BPD, dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Jadi ada pengawasan berlapis,” kata Frits Wungubelen kepada Antara di Kupang, Sabtu.
    Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan mekanisme pengawasan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan.
    Menurut dia, tidak perlu ada kekhawatiran karena pemerintah melakukan pengawasan, mulai dari penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
    “Ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun”, katanya.
    Dia menjelaskan, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
    Selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, katanya.
    Artinya, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis, dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan, katanya menjelaskan.
    Dia juga mengingatkan aparat desa untuk tidak memanfaatkan jabatan untuk menyalahgunakan dana desa karena beresiko hukum.
    “Pada setiap kesempatan rapat koordinasi, kami selalu mengingatkan agar semua dana desa ini harus dimanfaatkan sesuai dengan RAPBDes. Tidak boleh disalahgunakan karena seluruh pemanfaatan dan itu akan diaudit,” kata Frits Wungubelen.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com