• Anggota DPRD Malut: Dana PSU Harus Ada

    0

    Ternate, jurnalsumatra.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara (Malut) Wahda Zainal Imam mengatakan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk pemilihan suara ulang (PSU) di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Sula.
    Hal ini dikatakannya di Ternate, Rabu, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk PSU Halmahera Selatan di 20 TPS dan 11 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula beberapa waktu silam.
    Menurutnya, keputusan MK wajib hukumnya dilaksanakan, termasuk menyediakan anggaran karena anggaran menjadi keputusan strategis dan kalaupun tidak ada anggaran yang dianggarkan khusus, maka Pemda dan DPRD menggeser pos lain untuk membiayai PSU.
    “Pemerintah daerah dan DPRD mengambil kibijakan, tidak ada masalah dan silahkan ambil kebijakan untuk anggaran PSU Pilkada Halsel tidak ada masalah,” katanya.
    Sementara itu, Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo ketika dihubungi mengatakan jadwal PSU Kabupaten Halmahera Selatan akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 dan Kepulauan Sula pada 28 Maret 2016.
    Penyelenggaraan pemilihan suara ulang di dua kabupaten tersebut dilaksanakan KPU Provinsi Malut, sementara KPU Pusat hanya melakukan pengawasan.
    Terkait dengan anggaran, Syahrani mengatakan telah memerintahkan sekretaris KPU untuk mengecek, sebab masih ada dana di KPU sekitar kurang lebih Rp1 miliar dan di Pemda masih sekitar Rp 700 juta yang belum dicairkan.
    “Kita berharap dalam waktu dekat Pemda segera mencairkan dananya dan kita akan usaha semaksimal mungkin agar bisa mencukupi sampai tahapan selesai,” katanya.
    Dia mengatakan pihaknya akan menyusun jadwal, sekaligus membentuk penyelenggara pilkada tingkat bawah karena masa jabatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah selesai.
    Untuk itu pihaknya kini tengah melakukan evaluasi internal terkait panitia penyelenggara pemilu dan akan melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Kita koordinasi dengan Bawaslu dulu, yang jelas PPK harus diganti dengan calon daftar tunggu, karena PPK yang ada sudah terindikasi punya kepentingan politik,” ujarnya.
    Syahrani mengatakan KPU akan mengevaluasi secara keseluruhan dan untuk membentuk penyelenggara tingkat bawah, KPU akan mengundang kepala desa dan tokoh masyarakat, sehingga kalau memang KPPS yang lalu bermasalah akan diangkat yang baru.
    Sedangkan untuk surat suara, ia mengatakan, sementara ini dikoordinasikan dan dicetak sesuai DPT 20 TPS.
    Sementara itu, KPU akan melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, termasuk mengundang pasangan calon.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com