• Akademisi: Pemerintah Perlu Cetak Biru Revolusi Mental

    0

    Manado, jurnalsumatra.com – Pemerintah perlu memiliki Cetak Biru Revolusi Mental karena hingga Sabtu belum ada, kata akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agur Tony Poputra.
    “Degradasi mental bangsa yang coba diperbaiki lewat fokus pada program Bela Negara merupakan suatu penyederhanaan berlebihan,” kata Agus di Manado, Sabtu.
    Selain berbiaya besar dan cakupan yang terbatas, kata pengamat ekonomi itu, program tersebut akan menghasilkan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa diri lebih daripada kelompok lain apabila “content” dan cara pelatihan program tersebut kurang tepat.
    Ia berpendapat bahwa sesungguhnya degradasi mental di Indonesia sangat kompleks, tidak sekadar hilangnya nasionalisme. Hal ini menghinggapi seluruh lapisan masyarakat.
    Oleh sebab

    itu, menurut Agus, penyelesaiannya harus komprehensif dengan memahami akar masalahnya.
    “Sebagai bangsa paternalistik, Indonesia membutuhkan figur-figur panutan,” ucapnya.
    Krisis figur panutan yang baik saat ini menjadi penyebab utama degradasi mental bangsa ini. Para pemimpin negara, elite politik, dan aparatur negara yang diharapkan menjadi teladan, justru makin banyak yang berperilaku antagonis.
    Di samping kehilangan figur panutan yang baik, beberapa faktor lain mendukung terjadi degradasi mental tersebut.
    Pertama, kata dia, kondisi pendidikan yang makin buruk. Banyak pendidik kurang memiliki jiwa mendidik sehingga profesi tenaga pendidik lebih kepada sarana mendapatkan penghasilan.
    Bahkan, lanjut dia, sering kali sikap dan tindakan yang ditampilkan bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Misalnya, peserta didik diajar agar tidak korupsi, pada saat lain pendidik melakukan pungli.
    Kualitas kurikulum juga menjadi pemicu degradasi mental bangsa.  Kurikulum yang ada belum memberikan tempat yang semestinya bagi pengembangan nilai-nilai budi pekerti, etiket, dan nasionalisme.
    Sebagian besar sekolah tidak lagi melaksanakan upacara bendera, kegiatan baris-berbaris serta hari krida setiap minggu sebagaimana yang dilakukan pada masa Orde Baru.
    “Mirisnya, beberapa sekolah internasional justru mengajarkan sejarah bangsa dan lagu nasional negara lain, bukannya sejarah dan lagu nasional Indonesia,” katanya.
    Kedua, pola asuh kebanyakan orang tua yang makin buruk. Banyak orang tua saat ini lebih mementingkan diri sendiri dan karier ketimbang memberikan perhatian dan pendidikan yang baik bagi anak mereka.
    Uang dianggap sebagai pengganti perhatian dan didikan bagi anak. Namun, saat anak mereka dihukum karena melanggar disiplin sekolah, orang tua bertindak “lebay” dengan mengancam maupun memolisikan guru.
    Pemanjaan seperti itu membuat anak makin tidak disiplin, tidak punya sopan santun, serta rentan menjadi korban dari kehidupan keras saat mereka masuk ke tengah masyarakat. Situasi ini juga menjadi pemicu munculnya fenomena LGBT yang meluas.
    Ketiga, lolos sensornya tontonan dan bacaan yang sangat tidak mendidik dan merusak pikiran anak dan generasi muda. Banyak media televisi di Indonesia menampilkan perilaku-perilaku kekerasan tanpa sensor.
    Sinetron yang menampilkan orang baik selalu kelihatan bodoh dan terzalimi. Selain itu, sinetron melibatkan anak di bawah umur yang menampilkan adegan si anak melakukan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain hingga tidak heran muncul banyak kejahatan dengan anak sebagai pelakunya.
    Acara infotainment yang mengangkat perilaku-perilaku tidak pantas di layar kaca. Di samping itu, banyak bacaan dan tindakan yang tidak pantas, baik secara konvensional maupun media sosial, terkesan mendapat pembiaran.
    Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, dia memandang perlu Cetak Biru Revolusi Mental menyentuh beberapa hal, yakni pertama membangkitkan kesadaran para pemimpin bangsa dan elite politik untuk memperbaiki etika berpolitik dan tidak memberikan contoh yang tidak baik pada rakyat.
    Selanjutnya, perlu adanya tes kejujuran oleh psikolog dalam seleksi masuk pegawai negeri sipil (PNS).
    Kedua, pembinaan mental di lembaga pendidikan harus dimulai dari tenaga pendidik sebab mereka menjadi garda depan dalam pembinaan mental bangsa dan figur panutan peserta didik.
    Tanpa itu, menurut dia, sulit untuk memperbaiki mentalitas anak dan generasi muda. Di samping itu, upacara bendera, latihan baris-berbaris, dan kerja bakti setiap minggu perlu dihidupkan kembali untuk membangkitkan jiwa nasionalisme, disiplin, dan gotong royong.
    “Dari segi kurikulum, teori dan praktik budi pekerti perlu dikedepankan,” katanya.
    Kurikulum sejak sekolah dasar perlu memasukan praktik pertanian dan perikanan untuk menanamkan kecintaan terhadap unggulan bangsa tersebut sejak dini.
    Ketiga, perlunya program nasional penyadaran bagi orang tua akan pola asuh anak yang benar, termasuk dalam program tersebut adalah pemberian pemahaman tentang perbedaan antara pendisiplinan dan kekerasan di sekolah.
    Keempat, Komisi Penyiaran Indonesia perlu lebih berani dalam menegakkan aturan terhadap tontonan kekerasan dan acara-acara yang merusak moral bangsa. Demikian pula, pihak berwajib perlu lebih aktif dalam mengawasi dan bertindak terhadap bacaan-bacaan yang tidak mendidik.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com