• Yogyakarta Bentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan

    0

    Yogyakarta, jurnalsumatra.com- Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi guna menyelesaikan temuan yang berpotensi mengakibatkan kerugian daerah atau negara.
    “Majelis akan memberikan pertimbangan kepada wali kota atas temuan aparat pengawasan seperti BPK, BPKP atau dari Inspektorat mengenai berbagai hal terkait perbendaharaan dan aset yang berpotensi mengakibatkan kerugian daerah atau negara,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin.
    Berbagai kasus yang akan ditangani oleh majelis di antaranya bendahara instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah atau penggelapan aset dan barang daerah.
    “Objeknya adalah seluruh aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini adalah bagian dari pengawasan internal agar tidak terjadi penyelewengan,” katanya.
    Ia memastikan, keberadaan majelis pertimbangan tersebut tidak akan berbenturan dengan Inspektorat yang juga bertugas melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara.
    “Intinya, pegawai negeri sipil diminta lebih bertanggung jawab terhadap aset yang ia gunakan dan sistem pencatatan keuangan yang dikerjakan,” katanya.
    Ia berharap, keberadaan majelis pertimbangan tersebut tidak lantas membuat pegawai di lingkungan pemerintah menjadi khawatir atau takut saat akan memanfaatkan aset atau mengelola keuangan.
    “Lembaga ini dibentuk bukan untuk ditakuti tetapi menjalankan sistem yang ada sehingga pengelolaan keuangan dan aset akan lebih baik lagi. Pegawai yang menerima aset juga bertanggung jawab atas penggunaannya,” katanya.
    Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016.
    Majelis tersebut berisi tujuh anggota yaitu Sekretaris Daerah Titik Sulastri, Asisten Sekretaris Daerah MK Pontjosiwi, Inspektur Wahyu Widayat, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kadri Renggono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maryoto, Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Hari Setya Wacana, dan Kepala Bagian Hukum Basuki Hari Saksono.
    Masa kerja majelis adalah satu tahun dan selanjutnya akan diputuskan oleh wali kota melalui surat keputusan.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com