• SKK Migas Koordinasikan Izin “HO” Banyu Biru

    0

         Surabaya, jurnalsumatra.com – SKK Migas berencana mengkoordinasikan Izin Ganguan atau “Hinder Ordonantie” (HO) Lapangan Banyu Urip yang dikelola Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL) ke Pemkab Bojonergoro, Jawa Timur, sebab izin itu dibatalkan oleh badan perizinan setempat.
    “Terus terang, keputusan pembatalan izin HO oleh Badan Perizinan Bojonegero membuat kami dari SKK Migas kaget,” ucap Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi, Senin, di Surabaya.
    Didik mengatakan hingga kini secara institusi SKK Migas belum bersikap secara resmi terkait dengan pembatalan HO yang dimiliki EMCL, namun akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Bojonegoro.
    Sebab, kata Didik sesuai UU No2 Tahun 2012 Pemerintah Daerah (Bupati) harus menjamin tersedian tanah bagi pembangunan yang bertujuan untuk kepentingam umum, seperti pembangunan Lapangan Banyu Urip yang dikelola EMCL.
    “Seharusnya Pemkab Bojonegoro meminta pemerintah desa untuk membantu mencarikan tanah pengganti “Tanah Kas Desa” (TKD) yang akan dibeli EMCL, bukannya malah mencabut izin HO. Namun demikian, saya belum bisa memberi banyak komentar. Yang pasti, SKK Migas segera melakukan koordinasi dengan Pemda Bojonegoro,” katanya.
    Sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Badan Perizinan Bojonegoro No 503/193/SK.HO/208.412/2016) tertanggal 16 Februari 2016, tertuang tiga keputusan, yakni pertama mengubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 503/193/SK.HO/208.412/2011 yang dikeluarkan tanggal 17 November 2011 tentang Izin Gangguan (HO) Pengembangan Lapangan Migas Banyu Urip.
    Kedua mencabut sebagian legalitas Izin Gangguan yang memanfaatkan TKD Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro seluas 130.017 m2 (13 Ha), dan ketiga keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (16 Februari 2016, red).
    “Ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar pembatalan Izin Gangguan itu. Salah satunya, perjanjian sewa TKD Gayam telah berakhir sejak tanggal 11 Fabruari. Oleh karena itu masih kami koordinasikan terus,” ucap Didik Sasono.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito menganggap pencabutan izin HO dikarenakan pemerintah desa takut terjadi konflik di kemudian hari terkait TKD, sebab perjanjian sewanya telah berakhir.
    Oleh karena itu, Anam mengusulkan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) segera membeli tanah penawar sebagai ganti tukar guling TKD Gayam yang merupakan milik Kamidin, Romadi, dan Abdul Wahib, sebab hingga kini SKK Migas belum berani membeli karena khawatir melanggar hukum.
    “Saya meyakinkan apabila mekanisme pembelian tanah pengganti milik tiga orang penawar itu tidak melanggar hukum, karena negara tidak dirugikan. Alasannya, semua tanah yang dibeli pemerintah itu akan diberikan kepada pemerintahan desa,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com