• Puskepi: Ahok Larang Penjualan Premium Tidak Berdasar

    0

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang akan melarang penjualan BBM jenis premium di Jakarta tidak berdasar dan terkesan “asbun” asal bunyi.
    “Ahok terkesan asbun ketika merencanakan akan melarang penjualan BBM jenis premium di wilayah DKI Jakarta, padahal BBM premium sudah tidak disubsidi pemerintah apakah dia tidak mengetahuinya, dan apa dasarnya dia melarang penjualan premium di Jakarta,” kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
    Sofyano menjelaskan, kalau dia (Ahok) melarang solar subsidi dijual di Jakarta itu masih tepat karena solar masih ada muatan subsidi dari pemerintah. Publik bisa menilai bahwa mantan bupati Babel ini, lama-lama semakin “nyinyir saja” dengan merencanakan membuat kebijakan yang akan membebani rakyat wilayah DKI dengan harus membeli BBM yang harganya lebih mahal dari premium.
    “Langkah Pertamina yang telah menyiapkan beberapa jenis BBM antara lain premium, pertalite, pertamax, pertamax plus dan pertadex, sudah cukup baik. Pertamina sudah menyiapkan beberapa alternatif BBM, sehingga rakyat bisa memilih. Itu lebih fair dan adil bagi rakyat, sehingga jika premium dipaksa dihapus oleh Ahok, itu dapat dinilai sebagai jebakan ‘batman’ terhadap Pertamina karena pada akhirnya bisa jadi sasaran amuk publik karena Pertamina adalah ujung tombak dalam penyediaan BBM di negeri ini,” ungkapnya.
    Menurut dia, kalau Ahok anti subsidi BBM, maka harusnya Gubernur DKI membuat Perda khusus yang melarang premium dan solar subsidi dipakai oleh pegawai Pemda DKI dan BUMD serta seluruh kendaraan umum di wilayah DKI, dengan mengharuskan mereka menggunakan pertamax atau pertalite.
    Selain itu, jika premium dianggap menimbulkan polusi dan berbahaya bagi lingkungan, Ahok sebagai gubernur harusnya bisa membuktikan dengan data berapa banyak penduduk DKI yang sakit atau rusak paru parunya atau jadi TBC karena menghirup gas buang yang berasal dari premium.
    “Premium sudah dipakai puluhan tahun oleh rakyat di negeri ini, kok pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum pernah merilis berbahayanya penggunaan premium dan mengapa pemerintah selama ini menjual premium?,” ujarnya.
    Menurut Sofyano, dalam hal ini Ahok tidak punya data atau hasil survei yang akurat bahwa berbahaya jika menggunakan premium dan kemudian dia melarang premium beredar di Jakarta sehingga terkesan asal bunyi saja.
    “Ahok sebagai gubernur DKI harusnya dalam merencanakan dan membuat keputusan, serta kebijakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukannya asal bicara dan menjadikan perkataannya jadi dasar hukum,” kata Sofyano.
    Direktur Puskepi menambahkan, jika ia (Ahok) ingin menata pengelolaan transportasi di Jakarta, harusnya punya konsep dan berani membatasi pendaftaran kepemilikan kendaraan. Jadikan Jakarta kota tertutup bagi pendaftaran kepemilikan kendaraan baru.
    “Tapi sebagai gubernur DKI, dia pasti mengetahui bahwa lebih dari 50 persen Pendapat Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Nah jika kebijakan ini dia terapkan, sehingga publik bisa menguji keseriusan Ahok dalam mengatasi masalah transportasi, kendaraan dan polusi di Jakarta,” katanya.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com