• Politisi: Kasus Novanto Sudah Selesai Di MKD

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy mengemukakan tuduhan permufakatan jahat terkait pertemuan yang dilakukan Setya Novanto, Maroef Syamsoedin dan Riza Chalid sebenarnya sudah selesai di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mundurnya Novanto dari Ketua DPR.
    Andika Hazrumy kepada pers di Jakarta, Kamis, menilai pengusutan secara hukum kasus itu hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.
    “Jika masalah ini terus-menerus diusut sementara unsur pidananya lemah, bahkan tak ada, justru akan membuat kegaduhan baru,” katanya.
    Karena itu, dia berharap tidak perlu kegaduhan baru dengan terus melakukan penyelidikan atas tuduhan adanya permufakatan jahat terkait pertemuan antara mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Presdir Freeport Indonesia Maroef Syamsoedin dan pengusaha Riza Chalid.
    “Kondisi politik dan keamanan yang stabil ini harus kita jaga sehingga energi kita lebih maksimal untuk meningkatkan kinerja,” kata Andika Hazrumy.
    Politisi Golkar dari Dapil Banten I ini mengatakan, potensi kegaduhan atas penyelidikan ini cukup tinggi karena tuduhannya sangat berat, yakni permufakatan jahat. Padahal jika diteliti lebih jauh, unsur permufakatan jahat itu tidak ada.
    “Di dalam pertemuan ketiga tokoh itu tidak ada kesepakatan atau ‘deal’ mereka akan melakukan sesuatu yang dinamakan mufakat jahat,” katanya.
    Andika juga menyebutkan masalah yang terkait dengan pertemuan tiga tokoh itu sudah diselesaikan di MKD DPR. Bahkan dari proses di MKD itu berimplikasi pada mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
    “Jadi sudah selesai di MKD DPR. Belakangan kita juga mengetahui bahwa Maroef Syamsoedin juga sudah mundur sebagai Presdir Freeport,” katanya.
    Menurut Andika, semua persoalan Freeport tengah ditangani oleh panitia kerja (Panja) Komisi III DPR. Panja akan menelusuri dan merangkum semua persoalan terkait Freeport, termasuk soal pertemuan itu.
    “Sebaiknya Kejagung menunggu hasil Panja Freeport agar persoalannya jelas. Kami ingatkan bahwa Panja Freeport bukan bentuk intervensi atas apa yang tengah dilakukan Kejagung,” katanya.
    Sebelumnya, ahli pidana dari Universitas Hasanuddin Prof Muzakkir mengatakan tidak ada permufakatan jahat dalam pertemuan tiga tokoh itu. Tuduhan tidak memenuhi unsur pidana sebab dalam pertemuan itu tidak ada “deal” tertentu dan mereka hanya berbicara saja.
    Penilaian senada dikemukakan ahli hukum pidana Prof Andi Hamzah yang menilai bahwa apa yang disebut kasus permufakatan jahat  sebenarnya masalah politik, tetapi digiring ke masalah pidana.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com