• Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Sosialisasikan Permendagri 21/2015

    0

         Padang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), meminta kabupaten dan kota di daerah itu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.21/M-DAG/PER/3/2015 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan agar pelaku usaha bisa mempersiapkan diri saat aturan itu diberlakukan.
    “Sesuai Permendag itu, mulai 1 April 2016, minyak goreng curah yang berbahan baku kelapa sawit, tidak boleh lagi dijual di pasaran. Begitu juga dengan perusahaan sebagai produsen, diwajibkan untuk memproduksi minyak goreng dengan kemasan, dengan label Standar Nasional Indonesia (SNI),” kata  Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Zaimar di Padang, Selasa.
    Ia mengatakan, Permendag tersebut tersebut telah disampaikan pada kabupaten dan kota sejak September 2015, untuk disosialisasikan pada perusahaan yang memasarkan minyak curah di masing-masing daerah.
    Menurutnya,, alasan Menteri Perdagangan menerapkan aturan itu untuk menjamin kebersihan dari produk minyak goreng, karena selama ini, untuk minyak curah, tempat dan cara penyimpanan masih belum baik untuk kesehatan.
    Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Padang, Nasril mengatakan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan pemilik perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pemasaran mintak curah tersebut.
    “Kami telah sosialisasikan. Hanya saja, karena dalam Permendag No 21/M-DAG/PER/3/2015 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan itu tidak ada disebutkan sanksi, maka kami fokus untuk memberikan pembinaan,” katanya.
    Di Padang menurutnya, perusahaan minyak goreng curah yang paling berkembang adalah yakni PT Incasi Raya.
    Selain minyak curah berbahan baku sawit, Permedag tersebut juga mengatur tentang minyak curah berbahan baku nabati lainnya seperti minyak goreng curah dari kelapa.
    Untuk jenis tersebut, aturan akan diberlakukan pada 1 Januari 2017.
    Sementara untuk usaha minyak goreng curah skala rumahan, pemberlakukan larangan tersebut akan dimulai pada tahun 2018.(anjas)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com