• Pemprov dan DPRD Sumsel Bahas Raperda Karhutla

    0

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Pemprov Sumsel resmi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke DPRD Sumsel, Rabu (10/2).

    Rapat pembahasan tersebut dibahas dalam rapat bersama di DPRD Sumsel. Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Sigit Wibowo pada jurnalsumatra.com mengatakan setiap peraturan daerah (perda) ada sangsi namun tetap mengacu pada sangsi peraturan yang sudah berlaku. “Semua undang-undang ada yang mengatur, soal tegas atau tidak tergantung yang melakukan dan menjalankan aturan itu, “ katanya ketika di temui di DPRD Sumsel.

    Berjalannya perda kebakaran hutan dan lahan di Sumsel menurutnya tergantung kepada yang melakukan dan menjalankan perda tersebut apa kah mau bertindak tegas atau tidak, bukan karena aturannya. “ Persoalannya bagaimana orang yang menegakkan aturan itu menjalankan semuanya dengan tegas,” katanya.

    Ketika di tanya apakah selama ini aturan kebakaran hutan dan lahan tidak di jalankan dengan tegas, Sigit mengaku tidak mengerti. Sedangkan sebelumnya Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin memperingatkan, kebakaran hutan dan lahan jangan sampai terulang kembali seperti 2015. Kebakaran tersebut telah memicu terjadinya kabut asap yang dampaknya sangat luar biasa sampai ke negara tetangga. “Tahun lalu kita berusaha, bantuan dari pusat hingga daerah dengan biaya yang luar biasa. Seharusnya kita mampu untuk itu. Tidak boleh terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi yang menimbulkan dampak hingga ke negara tetangga,” kata Alex Noerdin.

    Selama empat bulan di 2015 seluruh komponen telah berjuang memadamkan api kebakaran lahan dan hutan. Juga mendapatkan bantuan dari sejumlah negara untuk memadamkannya seperti dari Australia, Singapura, dan Malaysia. “Upaya pemadaman kebakaran selama empat bulan telah mengeluarkan biaya yang luar biasa besarnya dan tidak mungkin bisa diatasi dari APBD. Pemadaman juga melibatkan markas besar TNI dan markas besar Polri,” kata Alex. Seharusnya kita merasa malu dengan kejadian itu. “Artinya, gubernur, bupati dan wali kota tidak bisa mengatasi sendiri. Presiden pun mengawasi langsung,” jelasnya

    Gubernur Alex juga memperingatkan, banyak dampak negatif akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian tidak hanya materi namun juga dari non materi. Dari perekonomian dia mengatakan yang paling terasa adalah transportasi udara. Seperti banyak pesawat-pesawat tidak bisa terbang atau delay karena jarak pandang yang terbatas. Dari segin kesehatan banyak yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Pelaksanaan pendidikan juga terganggu yang membuat anak-anak tidak bisa sekolah.

    Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo menjelaskan akan membentuk membentuk tim pemantau guna mengantisipasi terulangnya kembali kebakaran lahan dan hutan di daerah ini. “Presiden sudah mengamanatkan agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan pada 2016,” katanya.

    Djoko Prastowo juga memperingatkan, akan mencopot Kapolres yang tidak berada di tempat saat terjadi kebakaran lahan dan hutan. “Ada satu perkerjaan rumah kepada saya, Sumsel tidak boleh ada asap. Kami tidak ingin, kebakaran lahan dan hutan 2015 terulang kembali. Karena dampaknya sangat besar dan luas, mulai dari ekonomi, transportasi, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.(yuyun)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com